Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri dugaan aliran fee proyek pembangunan jalur kereta DJKA yang disebut mengarah kepada Bupati Pati nonaktif Sudewo. Penelusuran itu tidak hanya menyorot penerima akhir, tetapi juga jejak perantara yang diduga menjadi penghubung antara pemberi dan pihak yang dituju.
Dalam perkara suap pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, KPK menduga ada pola penerimaan uang yang tidak berlangsung secara langsung. Karena itu, penyidik juga memeriksa kemungkinan adanya intervensi sejak awal proses proyek, termasuk dugaan pengaturan lelang dan pemberian commitment fee.
Dugaan jalur uang lewat orang dekat
Fokus penyidik kini tertuju pada kemungkinan bahwa aliran dana bergerak melalui orang kepercayaan sebelum sampai ke pihak yang diduga menerima. Pola seperti ini membuat penelusuran dana menjadi lebih kompleks karena hubungan antaraktor perlu dipetakan satu per satu.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mendalami rangkaian peran pihak-pihak yang diduga terlibat. Menurut dia, pemeriksaan dilakukan untuk mengurai bagaimana uang itu berpindah dan siapa saja yang ikut terhubung dalam skema tersebut.
KPK juga menyebut dugaan penerimaan fee itu terjadi saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI. Keterangan ini menjadi penting karena menempatkan dugaan aliran dana pada masa ketika proyek dan pengawalan kebijakan diduga masih berjalan.
Saksi yang diperiksa di Jakarta
Untuk memperkuat konstruksi perkara, penyidik memeriksa sejumlah saksi di Jakarta. Salah satu yang dimintai keterangan ialah Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Ponorogo, Sugiri Heru Sangoko, yang juga menjabat Direktur PT Giri Bangun Sentosa.
Selain itu, KPK juga memeriksa PPK pada BTP Jatim periode 2021-2022, R. Reza Maullana Maghribi, serta PPK Jember-Kalisat tahun 2023, Dimas Hadi Putra. Pemeriksaan para saksi tersebut diarahkan untuk menelusuri proses kerja proyek dan kemungkinan adanya pihak lain yang ikut berperan.
Budi Prasetyo menegaskan pendalaman belum berhenti pada saksi yang sudah diperiksa. KPK masih membuka peluang memanggil pihak lain yang dinilai mengetahui konstruksi perkara agar rangkaian keterangannya makin utuh.
Status Sudewo dalam perkara DJKA
Sebelumnya, KPK telah menyampaikan bahwa Sudewo berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA. Lembaga antirasuah itu juga pernah menyebut Sudewo sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran uang dari perkara tersebut.
Budi Prasetyo sebelumnya mengatakan, “Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta.” Pernyataan itu menunjukkan KPK belum berhenti pada dugaan penerimaan langsung, melainkan masih menelusuri kemungkinan adanya jalur lain yang lebih berlapis.
Dalam perkara pengadaan dan proyek, aliran dana yang tidak tampak secara langsung sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Karena itu, penyidik membangun kaitan antara keterangan saksi, dokumen, dan dugaan peran perantara untuk memastikan rute uang yang dicurigai.
Dugaan pengaturan lelang ikut ditelusuri
Selain aliran dana, KPK juga menyoroti dugaan pengaturan lelang dalam proyek jalur kereta. Penelusuran ini dianggap penting karena intervensi pada tahap pengadaan bisa menjelaskan siapa yang diduga mengendalikan proses sejak awal.
KPK belum mengungkap identitas orang kepercayaan yang diduga menjadi jalur penerimaan fee. Meski begitu, penyidik memastikan pendalaman perkara tetap berjalan melalui pemeriksaan tambahan dan penelusuran hubungan antarpihak yang terlibat.
Kasus DJKA kini memperlihatkan arah penyidikan yang tidak hanya berhenti pada dugaan suap, tetapi juga pada cara fee proyek bergerak, siapa perantaranya, dan sejauh mana jejaring proyek diduga dibangun di belakang proses formal.
