Kuba kini menghadapi tekanan ganda: pasokan bahan bakar menipis hingga disebut habis, sementara pemadaman listrik meluas dan mengganggu layanan publik. Di tengah situasi itu, pemerintah Havana membuka ruang bagi bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat, tetapi tetap memasang syarat agar bantuan disalurkan dengan praktik kemanusiaan yang diakui secara internasional.
Kondisi darurat ini membuat kebutuhan paling mendesak di pulau itu mengerucut pada bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Presiden Miguel Diaz-Canel menilai krisis yang merusak kehidupan sehari-hari itu akan jauh lebih cepat mereda jika blokade atau embargo terhadap Kuba dicabut atau dilonggarkan.
Masalah energi menjadi sumber tekanan utama di lapangan. Menteri Energi Vicente de la O Levy mengatakan Kuba sama sekali telah kehabisan solar dan minyak bakar, situasi yang memperdalam krisis listrik di seluruh pulau.
Dampaknya terasa sampai ke layanan dasar, termasuk rumah sakit. Pemadaman yang meluas ikut melumpuhkan aktivitas publik dan memperparah beban warga yang sudah menghadapi keterbatasan kebutuhan pokok.
Di sisi lain, Washington menawarkan tambahan bantuan kemanusiaan senilai $100 juta untuk Kuba. Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan pihaknya telah bernegosiasi secara tertutup dengan pemerintah Kuba, dengan tawaran bantuan yang disertai dorongan reformasi pemerintahan.
Pemerintah AS menegaskan keputusan kini berada di tangan rezim Kuba, apakah menerima bantuan itu atau menolaknya. Washington menyebut bantuan tersebut sebagai bantuan langsung untuk rakyat Kuba dan menggambarkan penolakan sebagai tindakan yang akan membuat pemerintah Havana bertanggung jawab karena menghalangi bantuan penting.
Namun, Diaz-Canel tidak melihat bantuan saja sebagai jawaban utama. Ia menilai jika AS benar-benar ingin meringankan penderitaan rakyat Kuba, langkah yang lebih efektif justru mencabut embargo dagang yang telah menekan negara itu selama puluhan tahun.
Tekanan itu makin terasa karena Kuba sudah berada di bawah embargo dagang komprehensif AS sejak 1960-an. Pulau itu hanya berjarak sekitar 150 kilometer dari pantai Amerika Serikat, tetapi akses dagang dan energi tetap dibatasi keras.
Beban situasi bertambah setelah Donald Trump memulai masa kedua kepemimpinannya pada 2025. Pada Januari, ia memutus aliran dana dan bahan bakar dari Venezuela ke Kuba, lalu mengancam tarif tinggi terhadap negara mana pun yang memasok minyak ke Havana.
Langkah tersebut menciptakan blokade bahan bakar de facto di pulau itu. Diaz-Canel menyebut perlakuan itu sebagai hukuman yang “sistematis dan tanpa ampun” terhadap rakyat Kuba.
Di balik semua tawaran bantuan itu, unsur politik tetap kuat. Pemerintah AS disebut telah memberi sinyal bahwa tujuan akhirnya adalah perubahan rezim di Havana, sementara para pemimpin komunis di pemerintahan Kuba juga dituduh melakukan represi kekerasan.
Laporan media menyebut pemerintahan Trump secara tertutup menekan Diaz-Canel agar mundur. Meski begitu, dampaknya belum jelas akan mengubah banyak hal karena sebagian besar kepemimpinan komunis di pulau itu masih bisa bertahan.
Pada Kamis, delegasi AS yang dipimpin Direktur CIA John Ratcliffe bertemu pejabat Kuba di Havana. Pertemuan itu juga membahas kemungkinan kerja sama di bidang keamanan regional dan internasional.
Menurut pernyataan pemerintah Kuba, Havana menyampaikan kepada delegasi AS bahwa Kuba tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat, seperti yang selama ini diklaim pemerintahan Trump. Di tengah krisis bahan bakar, listrik, dan tekanan politik yang terus berlanjut, jalur bantuan kemanusiaan dan pertarungan soal masa depan Kuba kini sama-sama bergerak di atas meja pembahasan.