Pemprov Jawa Tengah menyiapkan kurikulum perkoperasian untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA agar siswa mengenal koperasi sejak dini. Langkah ini disebut sebagai yang pertama di Indonesia dan diarahkan untuk menanamkan pemahaman tentang ekonomi kerakyatan secara lebih utuh.
Kebijakan tersebut tidak hanya menempatkan koperasi sebagai materi pelajaran, tetapi juga sebagai nilai yang diharapkan hidup dalam proses belajar sehari-hari. Pemprov Jateng menilai pengenalan koperasi perlu dimulai sejak bangku sekolah supaya generasi muda memahami cara kerja ekonomi gotong royong dari dasar.
Koperasi dipandang sebagai nilai, bukan hanya bisnis
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa koperasi punya makna yang lebih luas daripada sekadar konsep usaha. Menurut dia, koperasi adalah gabungan antara bisnis dan nilai sosial yang menekankan kebersamaan, gotong royong, serta kedaulatan tertinggi di tangan anggota.
Pandangan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion finalisasi insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang. Dalam forum tersebut, Sumarno menilai pendidikan koperasi dapat menjadi jembatan untuk membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan.
Materi disusun bertahap dari sekolah dasar hingga menengah atas
Pemprov Jateng menargetkan pemahaman perkoperasian dibangun secara bertahap dari SD sampai SMA. Harapannya, nilai kemajuan bersama tidak berhenti sebagai teori, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan berpikir sejak usia sekolah.
Sumarno juga menyebut langkah ini sejalan dengan program Presiden RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, internalisasi konsep ekonomi kerakyatan sejak masa sekolah penting agar koperasi di masa depan dikelola sumber daya manusia yang benar-benar paham dasar dan semangatnya.
Pendidikan ekonomi dinilai masih terlalu umum
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah melihat kebijakan ini sebagai upaya menutup celah dalam pendidikan ekonomi di sekolah. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, mengatakan pendidikan ekonomi selama ini masih cenderung umum dan belum mendalami perkoperasian secara spesifik.
Karena itu, kurikulum baru ini disiapkan agar materi tentang koperasi hadir lebih jelas dan tidak sekadar menjadi bagian kecil dari pembahasan ekonomi. Pemerintah daerah juga ingin menghidupkan kembali pendidikan perkoperasian yang pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an.
Sasar sekolah dan madrasah di Jawa Tengah
Kurikulum tersebut nantinya akan menyasar sekolah di bawah Dinas Pendidikan serta madrasah di bawah Kementerian Agama di Jawa Tengah. Dengan cakupan itu, pendidikan perkoperasian diharapkan bisa menjangkau lebih banyak peserta didik dari berbagai jalur pendidikan.
FGD yang digelar Pemprov Jateng bertujuan menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah. Forum itu juga diarahkan untuk menghasilkan modul yang aplikatif dan dapat dipakai secara nyata di ruang kelas.
Penyusunan kurikulum berlangsung selama tiga hari dan melibatkan 40 ahli yang berkompeten di bidang kurikulum. Kurikulum itu diproyeksikan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang.
Source: regional.kompas.com
