Pemerintah memilih tidak menaikkan harga BBM subsidi meski tekanan global masih tinggi, dan beban tambahan itu akan ditutup lewat kombinasi penerimaan negara dari sektor energi serta efisiensi belanja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai kebijakan ini perlu dijaga karena kenaikan harga BBM subsidi akan langsung menekan daya beli masyarakat bawah.
Dalam penjelasannya di Jakarta, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya melihat sisi pengeluaran APBN. Ia juga mencari ruang dari sisi pendapatan agar beban subsidi tetap terkendali tanpa memukul kelompok ekonomi bawah.
Hitung-hitungan beban subsidi di APBN 2026
Untuk APBN 2026, total subsidi BBM disebut berada di sekitar Rp200 triliun dengan asumsi Indonesian Crude Price atau ICP di level US$70 per barel. Pada skenario itu, negara diperkirakan menerima pemasukan sebesar US$10,8 miliar.
Jika harga minyak dunia bergerak naik, penerimaan negara juga ikut berubah. Bahlil menyebut pada ICP US$90 per barel, pemasukan bisa mencapai US$14,3 miliar, sedangkan pada level US$100 per barel penerimaan naik menjadi US$17,6 miliar.
Namun, kenaikan ICP hingga US$100 per barel juga membuat kebutuhan subsidi ikut membesar. Dalam perhitungan Bahlil, tambahan beban yang harus ditutup bisa berada di kisaran Rp230-Rp250 triliun.
Pendapatan tambahan dari sektor hulu dan mineral
Bahlil mengatakan sektor hulu migas menjadi salah satu penopang utama untuk menutup beban itu. Saat ICP berada di US$100 per barel, negara disebut memperoleh tambahan pendapatan sekitar US$7 miliar atau setara Rp120-Rp125 triliun dengan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS.
Ia menjelaskan bahwa jumlah tersebut sudah menutup sekitar 50 persen dari kebutuhan tambahan subsidi. Setelah itu, pemerintah masih mencari ruang tambahan dari sektor lain agar tekanan terhadap APBN tidak semakin besar.
Langkah berikutnya datang dari sektor mineral dan batu bara. Pemerintah menaikkan beberapa royalti, termasuk royalti nikel dan royalti batu bara, serta sejumlah sektor lain.
Dari kebijakan royalti itu, negara diperkirakan mendapat tambahan pemasukan sekitar Rp30-Rp35 triliun. Dengan begitu, total dana dari sektor ESDM bisa mendekati Rp160 triliun dari kebutuhan tambahan subsidi yang berkisar Rp230-Rp250 triliun.
Efisiensi sebagai penutup akhir
Sisa kebutuhan pembiayaan akan ditutup lewat efisiensi. Bahlil menilai kombinasi antara kenaikan penerimaan dan penghematan menjadi kunci agar harga BBM subsidi tetap terjaga tanpa membuat APBN menanggung tekanan berlebihan.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi bukan tanpa konsekuensi fiskal. Meski begitu, pilihan tersebut tetap diambil karena perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dinilai lebih penting saat tekanan harga energi masih tinggi.