Lima pejabat eselon II baru resmi menempati posisi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan setelah dilantik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Penempatan ini dilakukan saat situasi global masih bergerak tidak pasti, sehingga penguatan struktur birokrasi dinilai menjadi langkah yang penting.
Purbaya memberi pesan tegas kepada para pejabat yang baru dilantik agar membaca jabatan sebagai tanggung jawab negara, bukan sebagai fasilitas. Ia menekankan bahwa amanah yang diterima harus dijaga dengan disiplin, integritas, dan kerja profesional dalam menjalankan tugas.
Amanah lebih penting daripada posisi
Dalam arahannya, Purbaya menyoroti makna jabatan yang kini diemban para pejabat baru. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan negara tidak boleh dipandang ringan, terutama ketika dunia menghadapi kondisi yang belum stabil.
“Jabatan merupakan sebuah amanah dan bukan fasilitas,” ujarnya. Penegasan itu menjadi pesan utama pelantikan sekaligus pengingat bahwa setiap posisi struktural membawa konsekuensi yang besar bagi organisasi.
Bagi Kementerian Keuangan, pelantikan ini bukan hanya pergantian personel. Langkah tersebut juga menunjukkan peneguhan kembali budaya kerja yang menuntut ketepatan layanan dan konsistensi kinerja di tengah tantangan eksternal yang terus berubah.
Purbaya juga meminta para pejabat baru menjaga kepercayaan publik. Hal itu menjadi penting karena jabatan eselon II memiliki kaitan langsung dengan arah kerja dan kualitas pelaksanaan tugas di kementerian.
Lima posisi kunci yang diisi
Pengisian jabatan kali ini mencakup bidang-bidang yang memegang peran penting dalam organisasi. Posisi yang diisi tersebar pada urusan advokasi, harmonisasi kebijakan, strategi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara, serta pengembangan perbankan dan pasar keuangan.
Lima pejabat yang dilantik adalah Rofii Edy Purnomo sebagai Kepala Biro Advokasi, Ihda Muktiyanto sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, serta Ferry Ardiyanto sebagai Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.
Selain itu, Sugeng Apriyanto dipercaya menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. Suska kemudian ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya.
Susunan tersebut memperlihatkan bahwa penataan organisasi diarahkan pada unit-unit yang punya pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Karena itu, koordinasi antarbagian menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kerja para pejabat baru.
Arti penempatan di unit-unit strategis
Masing-masing jabatan memiliki ruang kerja yang berbeda, namun tetap saling terkait dalam mendukung tugas kementerian. Kepala Biro Advokasi berperan dalam dukungan hukum dan urusan kelembagaan, sedangkan Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan dibutuhkan untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan organisasi.
Di sisi lain, Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi berkaitan dengan agenda kebijakan fiskal yang lebih luas. Sementara itu, posisi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta direktorat yang menangani perbankan dan pasar keuangan menunjukkan luasnya cakupan kerja Kementerian Keuangan.
Pelantikan lima pejabat ini memperlihatkan bahwa penataan struktur internal terus berjalan pada posisi-posisi penting. Di tengah kondisi dunia yang tidak stabil, Kementerian Keuangan menaruh harapan agar para pejabat baru mampu menjaga ritme kerja, memperkuat kualitas layanan, dan menjalankan setiap mandat secara akuntabel.