Laporan harta kekayaan Budiman Sudjatmiko kembali menarik perhatian publik setelah namanya ramai diperdebatkan usai hadir dalam forum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam peristiwa itu, penolakan dari sejumlah mahasiswa memunculkan teriakan “pengkhianat reformasi” yang diarahkan kepadanya.
Di tengah polemik politik tersebut, data kekayaannya ikut menjadi sorotan. Berdasarkan LHKPN, kekayaan Budiman yang semula tercatat sekitar Rp 1,79 miliar saat purnatugas sebagai anggota DPR pada 2019 kini naik menjadi sekitar Rp 7,33 miliar dalam laporan terbaru ke KPK.
Lompatan nilai aset dalam enam tahun
Kenaikan itu berarti total kekayaannya bertambah lebih dari empat kali lipat dalam kurun sekitar enam tahun. Dalam laporan terbaru, aset Budiman mencakup tanah dan bangunan sekitar Rp 4,4 miliar, kendaraan bermotor sekitar Rp 1,1 miliar, harta bergerak lainnya sekitar Rp 1,68 miliar, serta kas dan setara kas sekitar Rp 825 juta.
Setelah dikurangi utang sebesar Rp 828 juta, total kekayaan bersihnya tercatat sekitar Rp 7,33 miliar. Meski melonjak signifikan, jumlah tersebut masih berada di bawah banyak pejabat tinggi negara lain yang kekayaannya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Jejak dari gerakan mahasiswa ke politik formal
Budiman Sudjatmiko lahir di Cilacap, Jawa Tengah, pada 10 Maret 1970. Namanya mulai dikenal saat aktif dalam gerakan mahasiswa dan kemudian menjadi salah satu pendiri Partai Rakyat Demokratik atau PRD pada pertengahan 1990-an.
Pada masa Orde Baru, PRD dikenal keras mengkritik pemerintah dan mendorong demokratisasi. Sikap itu membuat Budiman menjadi salah satu tokoh yang paling disorot aparat, terutama setelah Peristiwa 27 Juli 1996.
Dari vonis subversi hingga amnesti
Setelah peristiwa tersebut, Budiman ditangkap dan diadili dengan tuduhan subversi. Pengadilan kemudian menjatuhkan vonis 13 tahun penjara, sebelum ia akhirnya bebas pada 1999 setelah Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti.
Selepas Reformasi, ia masuk ke jalur politik formal melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P. Langkah itu mengantarkannya ke DPR RI lewat Pemilu 2009 dan kemudian kembali mempertahankan kursi parlemen pada Pemilu 2014.
Dari parlemen ke lembaga pengentasan kemiskinan
Di Senayan, Budiman dikenal mendorong perhatian lebih besar pada pembangunan desa dan kawasan rural. Ia juga disebut sebagai salah satu figur intelektual di balik lahirnya Undang-Undang Desa, yang memberi ruang lebih luas bagi desa untuk mengelola pembangunan dan anggarannya sendiri.
Perjalanan politiknya berubah lagi ketika ia menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024. Bagi sebagian kalangan, langkah itu dinilai berjarak jauh dari citra aktivis yang dulu identik dengan perlawanan terhadap kekuasaan.
Posisi baru yang memicu perdebatan baru
Setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, Budiman ditunjuk memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Lembaga ini memegang peran strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Budiman menegaskan fokus kerjanya adalah mendorong pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan desa, dan peningkatan produktivitas kelompok rentan. Dari aktivis yang pernah dipenjara karena melawan negara, ia kini berada di dalam struktur pemerintahan dan ikut menyusun arah kebijakan nasional.
Perubahan itu membuat namanya terus memicu perdebatan di ruang publik. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai simbol transformasi politik seorang mantan aktivis, sementara di sisi lain ada yang menilai perjalanan tersebut sebagai pengingkaran terhadap idealisme reformasi.