Blora kini berada di posisi yang lebih aman dalam pengendalian alih fungsi lahan di Jawa Tengah. Kabupaten ini sudah masuk kategori dengan persentase Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B yang tinggi, sehingga sejumlah agenda penting daerah mendapat kepastian yang lebih kuat.
Kepastian itu berpengaruh langsung pada arah pembangunan Blora. Salah satu yang paling menonjol adalah proses perizinan pendirian PSDKU Universitas Negeri Yogyakarta di Kabupaten Blora yang disebut sudah tuntas.
Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan bahwa persentase LP2B di daerahnya telah mencapai sekitar 88 persen. Ia mengatakan Blora termasuk dalam 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang persentase LP2B-nya sudah di atas 87 persen.
Menurut Arief, capaian tersebut menjadi kabar baik karena banyak program pembangunan daerah bergantung pada kejelasan status lahan. Ia menilai status lahan yang lebih pasti akan memudahkan langkah pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis.
Dampak ke pendidikan dan tata ruang
Arief menegaskan bahwa status LP2B menjadi syarat penting untuk perizinan LSD, Sekolah Rakyat, dan pendirian kampus UNY. Dengan dasar itu, Blora mendapat ruang yang lebih jelas untuk mendorong agenda pendidikan tinggi sekaligus pembangunan lain yang memerlukan kepastian tata ruang.
Ia juga menyebut bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B tidak boleh dialihfungsikan. Kebijakan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Blora sendiri telah menerima SK Menteri ATR/BPN tentang rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah dilindungi. Dokumen itu diserahkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
Penetapan LP2B tidak hanya berdampak pada pendidikan. Arief menyampaikan bahwa status itu juga memberi kepastian bagi investasi dan menjadi dasar peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Blora.
Angka yang menempatkan Blora di zona aman
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa berdasarkan data pengendalian Lahan Baku Sawah tahun 2026, Blora telah mengusulkan penetapan sekitar 61.006 hektare lahan sebagai LP2B. Angka itu setara dengan 88,23 persen dari total Lahan Baku Sawah seluas 69.145 hektare.
Capaian tersebut melampaui target nasional minimal 87 persen. Ahmad Luthfi menempatkan Blora sebagai salah satu daerah yang sudah melewati ambang aman untuk penetapan lahan sawah berkelanjutan.
Jawa Tengah ikut mempercepat proses
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengendalian alih fungsi lahan. Ia menilai keterlibatan para kepala daerah ikut mempercepat penetapan luas baku sawah di wilayah tersebut.
Secara regional, Ossy menyebut luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau KP2B yang sudah masuk dalam RTRW Jawa Tengah mencapai sekitar 825 ribu hektare. Sementara itu, luas baku sawah yang telah terdata mencapai sekitar 970 ribu hektare atau setara 85,11 persen dari target nasional.
Ia menilai Jawa Tengah termasuk daerah yang progresif dalam pengendalian alih fungsi lahan. Meski begitu, Ossy menyebut masih ada sedikit ruang yang harus dikejar agar target nasional bisa tercapai.
Source: www.cnnindonesia.com