Pemprov Jawa Barat menyiapkan dua keputusan gubernur untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang diperkirakan muncul akibat El Nino dan musim kemarau panjang. Langkah itu dipasang sebagai payung koordinasi ketika periode kemarau diperkirakan dapat berlangsung hingga Oktober 2026.
Fokus utama pemerintah provinsi bukan hanya menjaga ketersediaan air bersih, tetapi juga menekan risiko lain yang mengikuti musim kering. Ancaman yang dipantau meliputi penurunan hasil pertanian, kekeringan yang meluas, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah provinsi akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur Siaga Kekeringan dan Kepgub Posko Siaga Kekeringan. Ia menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis pada Sabtu (6/6/2026).
Menurut Herman, pemetaan daerah rawan kekeringan sudah mulai disiapkan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih terarah. Pemprov Jabar juga menyiapkan pasokan air bersih untuk wilayah yang berpotensi terdampak.
Koordinasi diperkuat di banyak lini
Langkah antisipasi ini tidak hanya dikerjakan di level provinsi. Pemprov Jabar memperkuat koordinasi dengan BMKG, BPBD kabupaten/kota, PDAM, dan instansi terkait lainnya.
Koordinasi lintas daerah dan lintas instansi itu diposisikan sebagai dasar kerja bersama saat kondisi kemarau mulai menekan wilayah-wilayah tertentu. Dengan skema ini, penanganan diharapkan lebih cepat ketika kebutuhan air mulai meningkat.
Sebelumnya, Pemprov Jabar juga menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota pada 8 Mei 2026. Dalam rapat itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan personel, sarana pendukung, dan langkah mitigasi.
Fokus utama rapat tersebut adalah mengantisipasi kekurangan air bersih dan meningkatnya risiko karhutla. Persiapan di tingkat daerah dipandang penting agar respons di lapangan tidak terlambat saat dampak kemarau mulai terasa.
El Nino dan kemarau panjang jadi perhatian
Herman menjelaskan El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Kondisi itu dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan suhu udara.
Jika tidak diantisipasi sejak awal, dampaknya dapat memicu kekeringan yang lebih panjang. Karena itu, Pemprov Jabar juga memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini.
Di sisi lain, masyarakat diminta memakai air secara hemat selama musim kemarau. Pemerintah provinsi menempatkan penghematan air sebagai bagian dari upaya menjaga cadangan sumber daya air tetap aman.
Pemprov Jabar juga menyiapkan pengoptimalan fungsi embung dan waduk untuk membantu pengelolaan air. Selain itu, distribusi bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak akan dipercepat bila diperlukan.
Dampak yang diantisipasi lebih luas
Ancaman kekeringan yang dipantau pemerintah daerah tidak berhenti pada kebutuhan harian warga. Situasi ini juga berpotensi mengganggu produksi pertanian di sejumlah wilayah.
Karena itu, penanganan sejak awal diarahkan agar krisis air bersih tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Pemerintah provinsi menempatkan kesiapsiagaan ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan wilayah selama kemarau.
Herman juga menegaskan status darurat kekeringan bisa ditetapkan bila dampaknya meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat. Penetapan tersebut harus didasarkan pada kajian teknis serta rekomendasi BPBD.
Dengan dasar itu, Pemprov Jabar menyiapkan perangkat kebijakan sebelum situasi memburuk. Pemerintah provinsi berharap langkah cepat di awal musim kemarau dapat menekan risiko di lapangan.
Source: bandung.kompas.com