Tekanan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah kembali menguat setelah angka kemiskinan masih tercatat 9,39 persen. Kondisi itu membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pola penanganan yang lebih luas, dengan melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan lain.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Saat bersilaturahmi dengan Kadin Jawa Tengah di Semarang, ia meminta sektor swasta ikut bergerak lebih aktif, terutama untuk wilayah yang masih menghadapi kemiskinan ekstrem dan akses layanan dasar yang belum merata.
Kemiskinan dinilai punya banyak sisi
Luthfi menegaskan bahwa kemiskinan tidak berdiri pada satu persoalan saja. Menurut dia, kondisi itu berkaitan dengan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, hingga kualitas hunian warga.
“Memerangi kemiskinan itu tidak bisa hanya sandang, pangan, papan. Ada kesehatan, ada pendidikan. Kita harus keroyok bersama,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Jawa Tengah diarahkan menggunakan pendekatan yang saling terhubung. Bantuan ekonomi, menurut Pemprov Jateng, perlu berjalan bersamaan dengan perbaikan layanan kesehatan, dukungan pendidikan, dan penyediaan rumah layak huni.
Program yang sudah dijalankan pemerintah provinsi
Sejumlah langkah telah berjalan di tingkat provinsi untuk mendukung penurunan kemiskinan. Salah satunya adalah perbaikan ribuan rumah tidak layak huni atau RTLH yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal warga berpenghasilan rendah.
Di sektor kesehatan, Pemprov Jawa Tengah juga menjalankan program Dokter Spesialis Keliling atau Speling. Melalui layanan ini, dokter spesialis dibawa langsung ke desa-desa agar warga lebih mudah mendapat pemeriksaan dan penanganan medis.
Luthfi mengatakan masih ada banyak warga desa yang belum pernah bertemu dokter spesialis. Karena itu, layanan jemput bola dianggap penting untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses rumah sakit besar atau fasilitas kesehatan rujukan.
CSR diarahkan ke wilayah miskin ekstrem
Selain mengandalkan program pemerintah, Luthfi mendorong dunia usaha memanfaatkan dana corporate social responsibility atau CSR secara lebih tepat sasaran. Ia meminta bantuan perusahaan diarahkan ke wilayah miskin ekstrem agar manfaatnya terasa langsung bagi warga yang paling membutuhkan.
Berikut fokus kolaborasi yang ditekankan Pemprov Jawa Tengah:
- Perbaikan rumah tidak layak huni
- Pemeriksaan kesehatan melalui layanan keliling
- Dukungan pendidikan dan akses bagi keluarga miskin
- Penguatan program CSR di wilayah miskin ekstrem
- Sinergi pemerintah daerah dan pelaku usaha di kabupaten/kota
“CSR-nya digunakan untuk membantu yang miskin ekstrem di wilayah kita. Kalau tidak kita keroyok ramai-ramai, Jawa Tengah akan begitu-begitu saja,” kata Luthfi.
Kadin menyatakan siap mendukung
Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, Harry Nuryanto Soediro, menyampaikan bahwa organisasinya siap mengambil peran dalam agenda pengentasan kemiskinan. Ia menilai Kadin dapat menjadi mitra strategis pemerintah provinsi karena memiliki jejaring usaha yang bisa ikut mempercepat program di lapangan.
“kami berharap Kadin sebagai mitra strategis pemerintah bisa terus mendorong dan membantu program-program pemerintah provinsi, termasuk dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Harry.
Dukungan dari dunia usaha dianggap penting karena persoalan kemiskinan tidak hanya menyangkut pendapatan. Kondisi hidup warga juga dipengaruhi oleh hunian, layanan kesehatan, dan akses pendidikan yang memadai.
Dorongan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kadin ini menjadi sinyal bahwa penurunan kemiskinan di Jawa Tengah akan dijalankan melalui kerja bersama yang lebih luas. Fokusnya adalah menjangkau warga rentan di desa maupun kota secara lebih cepat dan terukur.
Source: regional.kompas.com
