Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberi sinyal tegas kepada Badan Usaha Milik Daerah di bawah Pemerintah Provinsi Jateng. Ia menilai BUMD harus bekerja lebih kreatif agar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah bisa meningkat di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Dorongan itu menempatkan BUMD sebagai salah satu penopang penting pembangunan daerah. Luthfi melihat perusahaan daerah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas usaha, tetapi juga harus hadir sebagai penggerak pemasukan daerah yang lebih nyata.
Tuntutan kinerja di tengah tekanan fiskal
Menurut Luthfi, kondisi keuangan pemerintah provinsi yang terbatas membuat BUMD tidak bisa bekerja dengan pola lama. Setiap badan usaha daerah diminta lebih produktif supaya hasil usaha yang diperoleh tidak berhenti di lingkup operasional internal.
Ia menekankan bahwa kinerja BUMD harus memberi dampak langsung ke kas daerah melalui PAD. Dengan begitu, BUMD tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha milik pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen yang membantu pembiayaan pembangunan.
Evaluasi direksi ikut mengemuka
Dalam arahannya, Luthfi juga menyampaikan bahwa jajaran direksi bisa dievaluasi jika kinerjanya dianggap tidak efektif. Penilaian itu, menurut dia, berlaku tanpa membedakan posisi komisaris maupun direktur utama bila hasil kerja tidak sesuai harapan.
Sinyal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah provinsi ingin mendorong akuntabilitas yang lebih kuat di tubuh BUMD. Evaluasi diposisikan bukan sekadar sebagai penilaian formal, melainkan sebagai cara untuk menjaga tata kelola perusahaan daerah tetap bergerak ke arah yang produktif.
Tiga BUMD diminta keluar dari pola rutinitas
Pernyataan itu muncul saat Luthfi memimpin Rapat Umum Pemegang Saham untuk tiga BUMD milik Pemprov Jawa Tengah. Ketiganya adalah PT Jateng Agro Berdikari atau JTAB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau SPJT, dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP.
Ketiga perusahaan daerah itu diminta tidak hanya menjalankan usaha yang sudah ada. Pemerintah provinsi mendorong adanya langkah baru agar bisnis yang dikelola makin berdaya guna dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Kolaborasi dipandang membuka ruang pengembangan
Selain mendorong pembaruan dari dalam, Luthfi juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak. Ia menyebut peluang kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, hingga Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional.
Kerja sama semacam itu dinilai dapat memperluas akses kemitraan dan membuka jangkauan bisnis baru bagi BUMD. Dengan menggandeng pemangku kepentingan yang tepat, masing-masing perusahaan daerah disebut masih memiliki ruang untuk berkembang lebih jauh.
Ada BUMD yang sudah memberi dampak nyata
Di tengah dorongan pembenahan, Luthfi turut memberi apresiasi kepada BUMD yang dinilai sudah menunjukkan hasil. Salah satu yang disebut ialah PT JTAB yang ikut membantu pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kios-kios JTAB di sejumlah daerah.
Apresiasi itu menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tetap memberi ruang bagi BUMD yang mampu bekerja efektif. Namun, capaian tersebut belum dianggap cukup jika kontribusi terhadap PAD belum terus naik menghadapi tekanan fiskal yang ada.
Arah baru bagi perusahaan daerah
Dengan dorongan kreatif, evaluasi kinerja, dan perluasan kolaborasi, posisi BUMD Jateng kini berada dalam fase yang lebih menantang. Pemerintah provinsi menginginkan setiap badan usaha daerah tampil lebih agresif dalam mencari peluang bisnis, sambil tetap memberi manfaat langsung bagi ekonomi daerah.
Ekspektasi yang semakin tinggi itu membuat BUMD di Jawa Tengah berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah provinsi ingin memastikan usaha yang dijalankan benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi PAD dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Source: jateng.antaranews.com