Mahasiswa dari berbagai elemen di Jawa Barat menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi, beban pendidikan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, hingga rencana pengesahan RUU Polri dalam aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menilai rangkaian isu itu memperberat kehidupan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang belum mereda.
Di lokasi aksi, massa mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando yang terparkir di depan gedung dewan. Aksi tersebut berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan menjadi penanda bahwa keresahan mahasiswa tidak hanya tertuju pada satu kebijakan.
BBM dan daya beli masyarakat
Salah satu sorotan utama datang dari kenaikan harga BBM nonsubsidi. Massa aksi menilai kebijakan itu berpotensi menambah beban hidup karena dapat mendorong naiknya biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Presiden Mahasiswa UPI 2026, Khallid Saiful, menyebut kondisi ekonomi nasional menjadi alasan mahasiswa turun ke jalan. Ia menilai daya beli masyarakat terus tertekan akibat kenaikan sejumlah kebutuhan pokok dan harga energi.
Kritik terhadap program dan kebijakan publik
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai program tersebut menyerap anggaran besar, tetapi masih menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, rencana pengesahan RUU Polri turut memicu perhatian. Khallid menilai aturan itu perlu dicermati serius karena menyangkut kewenangan institusi kepolisian dan dapat berdampak langsung pada kehidupan demokrasi.
Pendidikan dan arah kebijakan ekonomi
Isu pendidikan ikut masuk dalam tuntutan aksi, terutama soal akses ke pendidikan tinggi yang masih dianggap bermasalah. Mahasiswa menilai biaya kuliah yang tinggi tetap menjadi beban besar bagi mahasiswa dan keluarga.
Koordinator FMN Bandung Raya, Ainul Mardhyah, menilai persoalan yang dihadapi masyarakat hari ini tidak lepas dari kebijakan negara yang belum menyentuh akar masalah. Ia menekankan perlunya reforma agraria yang berpihak kepada rakyat dan penguatan industrialisasi nasional agar kesejahteraan lebih merata.
Menurut Ainul, pemerintah perlu menjawab persoalan rakyat dengan kebijakan yang menyasar akar permasalahan, bukan sekadar program jangka pendek. Pandangan itu menjadi salah satu dasar kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan yang sedang berjalan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengawal setiap kebijakan publik agar tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat. Mereka juga menyebut gerakan itu sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
