Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan menghentikan Makan Bergizi Gratis bagi anak dari keluarga menengah atas hingga sangat mampu. Langkah ini belum menjadi keputusan dan masih memerlukan pendalaman sebelum diterapkan.
Pertimbangan terbesar bukan hanya soal kemampuan ekonomi keluarga, melainkan juga potensi perbedaan perlakuan di lingkungan sekolah. Pemerintah ingin menghindari kondisi ketika sebagian murid menerima makanan, sedangkan teman sekelasnya tidak.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG disebut telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat di berbagai wilayah. Skala yang besar membuat setiap perubahan kriteria penerima perlu dihitung secara cermat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyampaikan penataan penerima manfaat menjadi salah satu fokus pembahasan pemerintah. Usulan yang muncul mencakup penghentian bantuan bagi anak dari kelompok sosial desil 8, 9, dan 10.
Kelompok Mampu Masuk Usulan Penataan
Desil 8, 9, dan 10 dalam pembahasan tersebut menggambarkan kelompok keluarga yang telah mapan, kaya, hingga sangat kaya. Ada pandangan bahwa anak dari keluarga tersebut tidak lagi perlu memperoleh makanan melalui program MBG.
Namun, terdapat pula pihak yang tidak sepakat dengan usulan itu. Perbedaan pandangan tersebut membuat pemerintah belum menetapkan kriteria baru bagi penerima program.
Pembahasan penataan MBG berlangsung dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu, 15 Juli 2026. Rapat itu membahas berbagai pilihan untuk menyusun kembali sasaran penerima manfaat.
Menurut laporan health.detik.com, Presiden Prabowo meminta seluruh opsi yang muncul dikaji lebih dalam. Pemerintah tidak diminta mengambil langkah tergesa-gesa untuk kebijakan yang menyangkut jutaan anak dan keluarga.
Tantangan Pelaksanaan di Lingkungan Sekolah
Agustina menilai pemilahan penerima berdasarkan kondisi ekonomi tidak dapat dilakukan secara sederhana. Sekolah menjadi salah satu ruang yang perlu diperhatikan karena murid berasal dari latar sosial yang beragam.
Dalam satu sekolah negeri, misalnya, sekitar 50 persen siswa dapat berasal dari kelompok desil menengah ke bawah. Siswa lainnya dapat datang dari keluarga menengah ke atas yang berada dalam kelas yang sama.
Situasi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan yang terlihat langsung saat program dijalankan. Pemerintah karena itu mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin dirasakan anak-anak.
Kesiapan pelaksanaan di lapangan juga menjadi bagian dari kajian BGN. Penataan penerima harus dapat diterapkan tanpa memunculkan persoalan baru di sekolah.
BGN Diberi Waktu Mendalami Opsi
Presiden meminta BGN melanjutkan kajian atas seluruh usulan yang berkembang. Agustina mengatakan lembaganya memperoleh waktu kurang lebih satu bulan untuk mendalami berbagai kemungkinan.
Kajian itu akan menentukan cara penataan yang paling memungkinkan dijalankan. Pemerintah selanjutnya akan memutuskan apakah anak dari keluarga desil 8, 9, dan 10 tetap menjadi penerima MBG atau tidak.
Hingga keputusan ditetapkan, status program bagi kelompok keluarga mampu belum berubah. Pemerintah masih menimbang kebutuhan ketepatan sasaran dan dampak sosial dari setiap pilihan kebijakan.
