Pemerintah mempertegas evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengarahkan prioritas pada kelompok 3B dan wilayah 3T. Arah penataan ini dipandang sebagai langkah untuk membuat intervensi gizi lebih tepat sasaran dan memberi dampak yang lebih besar.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyebut kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi titik utama dalam penyempurnaan program. Menurut dia, kelompok tersebut memiliki potensi intervensi yang paling efektif untuk menekan stunting.
Intervensi gizi diarahkan ke kelompok yang paling membutuhkan
Qodari menilai pemberian gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan langkah penting dalam pencegahan stunting. Karena itu, pemerintah menempatkan kelompok 3B sebagai prioritas dalam penataan MBG agar manfaat program terasa lebih langsung.
Ia menegaskan bahwa penguatan ini sejalan dengan upaya memperbaiki kualitas gizi sejak awal kehidupan. Dengan arah kebijakan seperti itu, program tidak hanya berjalan rutin, tetapi juga menyasar kelompok yang paling membutuhkan dukungan nutrisi.
Daerah 3T masuk dalam fokus evaluasi
Selain kelompok 3B, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada daerah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Qodari mengatakan wilayah-wilayah tersebut kerap menghadapi keterbatasan akses dan sumber daya, sehingga memerlukan perlakuan yang lebih besar dalam evaluasi MBG.
Ia menyebut daerah yang selama ini kurang tersentuh akan menjadi bagian penting dari penataan berikutnya. Pemerintah berharap langkah itu membantu pemerataan layanan gizi bagi masyarakat di wilayah dengan hambatan paling berat.
Penyaluran harian dinilai memberi manfaat nyata
Qodari menjelaskan bahwa MBG telah dirasakan manfaatnya karena disalurkan secara rutin setiap hari selama masa sekolah, kecuali saat libur. Pola penyaluran tersebut dinilai memberi kepastian bagi penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
Ke depan, pemerintah optimistis penataan yang dilakukan akan meningkatkan mutu gizi, kesehatan, dan higienitas makanan yang diterima anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui,” kata Qodari.
Presiden ikut mengawasi penguatan tata kelola
Qodari menambahkan, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan dan penguatan tata kelola MBG. Ia menegaskan bahwa seluruh rencana perbaikan akan berada dalam pengawasan langsung presiden.
Dalam proses evaluasi itu, BGN tidak berjalan sendiri karena turut menggandeng Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Menurut Qodari, BGN telah menyampaikan sejumlah rencana perubahan kepada DEN untuk mendapatkan masukan yang dinilai konstruktif.
DEN juga disebut telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memotret kondisi pelaksanaan program di lapangan. Hasil survei tersebut diharapkan menjadi bahan penting bagi pimpinan BGN yang baru dalam menyusun penataan MBG berikutnya.