Pemerintah resmi menambah investasi senilai Rp1,96 triliun ke tiga lembaga keuangan internasional melalui APBN 2026. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam kerja sama pembangunan multilateral sekaligus menjaga manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Dana tersebut ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 15 Juni 2026. Penempatan investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung, sehingga kebijakan ini bersifat jangka panjang.
IsDB menerima porsi terbesar
Dari tiga lembaga penerima, Islamic Development Bank atau IsDB memperoleh alokasi paling besar, yakni Rp1,69 triliun. Nilai itu setara dengan 75,86 juta Islamic Dinar tunai yang digunakan untuk membayar kenaikan saham umum keempat, keenam, dan saham khusus.
Selain IsDB, International Fund for Agricultural Development atau IFAD menerima Rp49,50 miliar untuk penambahan saham ke-13. Adapun International Development Association atau IDA memperoleh Rp220,275 miliar untuk penambahan saham ke-19, 20, dan 21.
Pelaksanaan dikelola pejabat teknis Kementerian Keuangan
Pelaksanaan investasi pemerintah ini akan dikelola oleh Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Pejabat tersebut bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
PMK 42/2026 juga mengatur bahwa penambahan investasi pemerintah pada lembaga keuangan internasional dapat melampaui nilai yang tercantum dalam pasal terkait. Ketentuan itu berlaku bila selisih muncul akibat pergerakan kurs, sesuai aturan dalam undang-undang tentang APBN tahun berjalan.
Melalui kebijakan ini, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara anggota dalam lembaga keuangan multilateral. Di saat yang sama, pemerintah menempatkannya sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya bernilai finansial, tetapi juga terkait peran Indonesia di forum keuangan global.