Ukuran keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup dilihat dari seberapa banyak orang yang menerima manfaat. Bagi Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi, yang lebih penting adalah apakah program itu benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak, penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu hamil, dan kualitas generasi masa depan.
Pandangan itu mengemuka di tengah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN, yang dinilai sebagai momentum untuk menguji ulang arah pelaksanaan program prioritas tersebut. Dengan sorotan publik yang terus tinggi, kepemimpinan baru di BGN dituntut tidak hanya menjaga keberlanjutan program, tetapi juga memastikan pelaksanaannya naik kelas.
Tata kelola harus ikut naik
Nurhadi menilai evaluasi terhadap kepemimpinan adalah hal yang wajar selama tujuannya untuk memperbaiki kinerja. Menurut dia, pergantian pucuk pimpinan seharusnya dipakai untuk memperkuat tata kelola dan membuat kerja BGN lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan. Program ini, kata dia, merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus profesional, akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam pandangan Nurhadi, arah itu penting agar tujuan besar program tidak bergeser dari sasaran awal. Karena itu, pergantian pimpinan justru menjadi ujian apakah BGN mampu bekerja lebih tertib dan lebih terukur.
Fondasi awal sudah terbentuk
Meski kini muncul tuntutan baru, Nurhadi tetap melihat tahap awal pembentukan BGN sebagai fase penting. Ia menilai masa kepemimpinan sebelumnya telah meletakkan fondasi kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan program sebesar MBG.
Fondasi itu disebut mencakup infrastruktur kelembagaan, sistem pelayanan, dan jaringan pelaksanaan program. Ia mengingatkan bahwa membangun lembaga baru dengan cakupan sebesar MBG bukan pekerjaan ringan, sehingga capaian awal tersebut layak dicatat sebagai bekal untuk melangkah lebih jauh.
Dari titik itu, tantangannya bergeser. Bukan lagi sekadar membangun struktur, melainkan memastikan struktur yang sudah ada bisa bekerja lebih kuat dan konsisten.
Pimpinan baru menghadapi ekspektasi besar
Nurhadi juga menyampaikan selamat kepada Nanik S. Deyang yang dipercaya memimpin BGN. Ia menilai amanah itu tidak kecil karena harapan masyarakat terhadap keberhasilan MBG sudah terlanjur tinggi.
Menurut dia, status MBG sebagai salah satu program prioritas nasional membuat publik menaruh perhatian besar pada kinerjanya. Karena itu, pimpinan baru perlu segera melakukan konsolidasi internal agar jalannya organisasi tidak tersendat.
Ia menekankan pentingnya pengawasan di seluruh rantai program, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses produksi, distribusi, hingga kualitas dan keamanan makanan yang diterima penerima manfaat. Setiap tahap disebut harus dijaga agar tidak menimbulkan masalah di lapangan.
Keterbukaan dan pengawasan jadi kunci
Selain memperkuat pengendalian internal, Nurhadi mendorong BGN lebih terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. DPR, pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, pelaku usaha pangan, dan masyarakat sipil disebut perlu dilibatkan dalam memperkuat pelaksanaan program.
Menurut dia, program sebesar MBG membutuhkan kolaborasi kuat agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Karena itu, keterbukaan terhadap saran dan koreksi dinilai sama pentingnya dengan ketertiban administrasi.
Komisi IX DPR RI, kata Nurhadi, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Pengawasan itu diperlukan agar MBG terus berada di jalur yang tepat dan tidak kehilangan fokus pada tujuan utamanya.
Di tengah pergantian kepemimpinan tersebut, BGN kini berada di bawah sorotan untuk membuktikan bahwa layanan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat bisa dijalankan dengan lebih tertib, lebih kuat pengawasannya, dan lebih jelas hasilnya bagi kualitas gizi serta masa depan generasi Indonesia.
