Kanselir Jerman Friedrich Merz menilai Ukraina belum bisa menempuh jalan cepat menuju keanggotaan Uni Eropa. Ia menegaskan bahwa perang yang masih berlangsung membuat proses aksesi tetap bergantung pada kesiapan politik dan institusional, bukan sekadar pada dukungan moral dari negara-negara Eropa.
Dalam pandangannya, Ukraina juga mungkin harus menghadapi kenyataan pahit dalam proses damai dengan Rusia. Merz menyebut ada kemungkinan bahwa “satu bagian dari wilayah Ukraina tidak lagi menjadi Ukraina” ketika gencatan senjata dan perjanjian damai akhirnya tercapai.
Jalan damai yang tidak mudah
Pernyataan Merz itu muncul saat ia berbicara di hadapan siswa di Carolus-Magnus-Gymnasium, Marsberg, di North Rhine-Westphalia. Ia mengaitkan kemungkinan kompromi wilayah dengan upaya Presiden Volodymyr Zelenskiy membangun dukungan di dalam negeri untuk setiap langkah besar yang diambil Kiev.
Menurut Merz, bila Zelenskiy ingin menjelaskan pilihan itu kepada rakyatnya dan memperoleh mayoritas, termasuk melalui referendum, maka keputusan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari jalan menuju Eropa. Dengan begitu, isu perang, kompromi teritorial, dan ambisi integrasi ke Uni Eropa berada dalam satu rangkaian politik yang sulit dipisahkan.
Syarat Uni Eropa tetap berlaku
Di sisi lain, Merz menolak anggapan bahwa status kandidat otomatis membuka pintu masuk cepat ke Uni Eropa. Ia menekankan bahwa semua negara calon tetap harus memenuhi syarat yang sama, termasuk supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.
Merz juga menyebut target yang pernah dibayangkan Zelenskiy, yakni Ukraina masuk Uni Eropa pada 1 Januari 2027, sebagai sesuatu yang tidak akan terwujud. Bahkan, menurut dia, 1 Januari 2028 pun belum realistis, karena perang masih membuat banyak tahapan formal sulit dijalankan secara normal.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa dukungan Eropa kepada Ukraina tidak otomatis berarti percepatan keanggotaan. Bagi Merz, proses aksesi harus tetap ditentukan oleh kesiapan internal Ukraina, bukan oleh tekanan emosional akibat perang.
Hambatan dari dalam blok Eropa
Ukraina saat ini memang sudah berstatus kandidat resmi Uni Eropa. Namun, status itu baru menjadi pengakuan politik dan belum dapat dibaca sebagai jaminan keanggotaan penuh dalam waktu dekat.
Sebelumnya, kemajuan Ukraina sempat tertahan oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Kekalahan Orban dalam pemilu awal bulan ini kemudian memunculkan harapan baru bahwa proses dapat bergerak lebih jauh, meski hambatan politik di dalam blok masih belum hilang sepenuhnya.
Karena itu, Merz mendorong pendekatan yang lebih bertahap agar Ukraina tetap dekat dengan lembaga-lembaga Eropa. Ia menilai jalur semacam ini lebih realistis dibanding menunggu aksesi penuh dalam kondisi perang yang belum selesai.
Usulan status pengamat
Sebagai jalan tengah, Merz mengusulkan agar Ukraina diberi peran pengamat di lembaga-lembaga Uni Eropa. Ia mengatakan gagasan tersebut mendapat penerimaan luas dari para pemimpin Eropa dalam pertemuan puncak pekan lalu di Siprus, yang juga dihadiri Zelenskiy.
Skema ini dipandang dapat menjaga hubungan politik Ukraina dengan Uni Eropa tanpa melanggar aturan formal keanggotaan. Bagi Kiev, status pengamat bisa menjadi sinyal bahwa pintu Eropa tetap terbuka, meski belum sampai pada tahap penuh.
Pada saat yang sama, Uni Eropa pekan lalu menyetujui pinjaman 90 miliar euro untuk Ukraina. Bantuan itu disebut bisa menutup sebagian besar kebutuhan negara tersebut hingga 2027, meski di dalam blok sendiri masih ada perbedaan pandangan soal seberapa cepat pembicaraan aksesi seharusnya dilanjutkan.
Dengan situasi seperti itu, pernyataan Merz memperlihatkan bahwa masa depan Ukraina di Eropa masih ditentukan oleh tiga hal sekaligus: perang yang belum usai, kemungkinan kompromi damai, dan tuntutan reformasi di dalam negeri. Jalur ke Uni Eropa tetap ada, tetapi setiap langkahnya masih bergantung pada syarat politik, hukum, dan dinamika di meja perundingan serta medan perang.
