Penempatan aparatur sipil negara di daerah merupakan kondisi utama di Kementerian Pekerjaan Umum, bukan bentuk hukuman. Dari sekitar 38.000 ASN, hanya sekitar 4.000 orang yang bertugas di kantor pusat Jakarta.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan sebagian besar pegawai memang menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran tersebut mengikuti kebutuhan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke.
Penugasan Mengikuti Kebutuhan Infrastruktur
Dody menilai tidak ada alasan untuk menganggap jabatan di ibu kota lebih istimewa daripada tugas di daerah. Seluruh posisi dinilai memiliki peran penting dalam menjaga pembangunan dan perawatan infrastruktur nasional.
Ia menyampaikan bahwa ASN Kementerian PU harus siap ditempatkan di mana pun organisasi membutuhkan. Mutasi dan perpindahan wilayah kerja, menurutnya, merupakan bagian lazim dari pola kerja kementerian tersebut.
“Mutasi itu menurut saya barang yang biasa. Pegawai PU memang tugasnya tidak di Jakarta,” kata Dody di Kantor Kementerian PU pada Rabu, 22 Juli 2026.
Dody menyatakan kementerian dapat mengukur kinerja pegawai secara mandiri melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku. Karena itu, mutasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja sekaligus mendukung evaluasi organisasi.
| Data Kementerian PU | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Total ASN | Sekitar 38.000 orang | Seluruh lingkungan Kementerian PU |
| ASN di Jakarta | Sekitar 4.000 orang | Bertugas di kantor pusat |
| Indikasi transaksi judi online | Sekitar 6.000 orang | Berdasarkan data PPATK |
| Dugaan manipulasi absensi | Sekitar 3.000–4.000 orang | Ditemukan setelah pengawasan diperketat |
Rotasi untuk Menjaga Organisasi
Kebijakan rotasi juga dikaitkan dengan kebutuhan menjaga profesionalisme di unit yang mengelola anggaran negara dalam jumlah besar. Dody menilai pegawai tidak sebaiknya terlalu lama menduduki jabatan yang sama.
Menurutnya, rotasi dapat memperluas kemampuan ASN dan membantu menjaga kesehatan organisasi. Dari sisi audit, ia menyebut seseorang idealnya tidak duduk pada satu posisi lebih dari dua tahun.
“Menurut saya, dari sisi audit, seseorang sebaiknya tidak duduk di satu posisi lebih dari dua tahun. Rotasi diperlukan agar kemampuan ASN terus berkembang dan organisasi tetap sehat,” ujarnya.
Pengawasan Pelanggaran Disiplin
Perhatian terhadap rotasi muncul di tengah temuan indikasi pelanggaran disiplin internal di Kementerian PU. Dody sebelumnya mengungkap sekitar 6.000 pegawai terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data PPATK.
Jumlah tersebut disebut setara sekitar 15 persen dari total pegawai kementerian. Dody menegaskan data itu berasal dari PPATK dan menyatakan judi online merupakan tindak pidana.
Selain itu, perbaikan menyeluruh pada sistem absensi elektronik mengungkap dugaan manipulasi absensi yang melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai. Namun, kementerian belum memerinci modus praktik tersebut maupun periode pasti temuan itu dihimpun.
Dody juga belum menjelaskan jumlah pegawai yang telah menerima sanksi disiplin atau perkara yang diteruskan kepada aparat penegak hukum. Ia menilai pengawasan sebelumnya terkendala hubungan pertemanan dan ikatan kelompok yang membuat pemeriksaan tidak selalu berujung pada penindakan tegas.
