Norwegia menyiapkan rancangan undang-undang yang akan melarang seluruh aktivitas perdagangan dengan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Langkah ini menjadi sinyal paling tegas dari Oslo sejauh ini dalam menekan aktivitas kolonisasi yang dinilai menggerus peluang perdamaian jangka panjang.
Pemerintah Norwegia menegaskan bahwa warga dan perusahaan Norwegia tidak boleh ikut menopang keberadaan permukiman tersebut. Dalam pernyataan resminya, Oslo juga menyebut kebijakan kolonisasi merusak kemungkinan terwujudnya solusi dua negara.
Cakupan larangan dibuat sangat luas
Draf aturan itu tidak hanya menyasar barang yang diproduksi di permukiman ilegal. Larangan juga mencakup pembelian properti, layanan konstruksi dan renovasi, serta aktivitas jual-beli properti di wilayah tersebut.
Oslo bahkan ingin menutup jalur akuisisi perusahaan komersial yang memiliki kantor pusat atau fasilitas produksi di wilayah pendudukan. Dengan begitu, pemerintah berupaya memutus berbagai bentuk keterlibatan bisnis yang dapat menopang keberlangsungan permukiman ilegal Israel.
Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menegaskan bahwa pemerintah ingin menghentikan seluruh aktivitas komersial yang mendukung keberadaan koloni-koloni itu. Ia juga menyatakan bahwa koloni-koloni tersebut merusak fondasi negara Palestina.
Masuk konsultasi publik selama tiga bulan
Rancangan undang-undang itu akan dibuka untuk konsultasi publik selama tiga bulan hingga 19 September mendatang. Selama proses itu, pemerintah Norwegia menegaskan bahwa hubungan dagang dengan aktivitas legal Palestina tetap berjalan.
Bantuan kemanusiaan juga tidak akan terdampak oleh larangan tersebut. Pemerintah berusaha membedakan dengan jelas antara kegiatan ekonomi yang legal di wilayah Palestina dan aktivitas bisnis yang terkait langsung dengan permukiman ilegal.
Sikap Norwegia semakin menonjol di Eropa
Norwegia bukan anggota Uni Eropa, tetapi langkahnya selama ini cukup menonjol dalam isu Palestina. Oslo mengakui kedaulatan negara Palestina pada 2024 bersama Irlandia dan Spanyol.
Dengan rancangan larangan terbaru ini, Norwegia kembali memperlihatkan jarak politik yang jelas terhadap kebijakan pemukiman Israel di wilayah pendudukan. Sikap itu menempatkan Oslo di antara negara Barat yang paling vokal mendorong tekanan ekonomi terhadap aktivitas permukiman.
Tekanan internasional terus meningkat
Langkah Norwegia muncul di tengah dorongan serupa dari Irlandia yang meminta 27 negara anggota Uni Eropa mengambil sikap lebih keras. Namun, sampai saat ini belum ada konsensus di internal Uni Eropa untuk memutus perjanjian perdagangan preferensial dengan Israel.
Isu permukiman juga kembali disorot karena kekerasan oleh pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat dilaporkan meningkat tajam sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023. Sejumlah lembaga internasional terus menegaskan bahwa permukiman Israel di atas tanah Palestina sejak 1967 ilegal menurut hukum internasional.
Di tengah situasi itu, kebijakan Oslo menunjukkan bahwa tekanan terhadap permukiman ilegal tidak lagi hanya bergerak lewat jalur diplomatik. Kini, tekanan itu juga mulai diarahkan ke sektor perdagangan dan bisnis yang selama ini ikut menopang keberadaannya.