Indonesia kini menghadapi beban ganda gizi yang makin sulit diabaikan. Di satu sisi, penanganan kekurangan gizi masih berjalan, tetapi di sisi lain obesitas dan kelebihan berat badan terus naik dan mengancam menjadi masalah kesehatan yang sama seriusnya.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tekanan itu sudah terlihat jelas. Prevalensi obesitas tercatat mencapai 23,2% pada 2023, sedangkan angka kelebihan berat badan berada di level 14%.
Target stunting tidak boleh menutupi masalah lain
Senior Policy Advisor Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Aang Sutrisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berpatokan pada keberhasilan menurunkan stunting. Ia menilai target penurunan stunting menjadi 14% sesuai RPJMN 2029 tidak boleh dibarengi dengan lonjakan obesitas dan overweight di atas angka tersebut.
Menurut Aang, situasi ini memperlihatkan bahwa arah masalah gizi di Indonesia tidak lagi tunggal. Beban malnutrisi kini muncul dalam dua bentuk sekaligus, yakni kekurangan gizi pada sebagian kelompok dan kelebihan gizi pada kelompok lain.
Literasi gizi perlu diarahkan ulang
Aang menilai pembangunan sistem pangan tidak cukup hanya memastikan makanan tersedia. Masyarakat juga perlu dibekali literasi gizi agar bisa memilih makanan yang lebih sehat dan tidak semata mempertimbangkan rasa atau harga.
Ia menekankan bahwa perubahan perilaku konsumsi menjadi kunci untuk menahan laju obesitas. Tanpa pemahaman yang lebih baik tentang kualitas pangan, peningkatan ketersediaan makanan tidak otomatis menghasilkan pola makan yang sehat.
Dalam pandangannya, inovasi digital dapat membantu masyarakat memahami kandungan gizi sebelum membeli makanan. Peran ini dinilai penting terutama saat memilih produk olahan dan makanan kemasan.
Teknologi bisa bantu baca kualitas pangan
Aang menyebut aplikasi pangan sebaiknya tidak berhenti pada penyajian informasi gizi. Platform semacam itu juga perlu memberi bantuan yang lebih mudah dipahami agar masyarakat dapat mengenali pangan yang lebih sehat.
Fitur seperti ini dinilai relevan untuk mendukung penerapan Nutri-Score yang mulai diperkenalkan pemerintah. Dengan alat bantu yang lebih praktis, masyarakat bisa menilai kualitas produk tanpa harus membaca seluruh detail label secara manual.
“Kemenkes sebenarnya sudah meluncurkan Nutri-Score, tetapi alat bantu bagi masyarakat untuk mengenali kategori pangan yang lebih sehat masih belum ada,” ujar Aang. Ia menambahkan bahwa ruang pengembangan dari sisi digital masih terbuka lebar.
Sampah makanan menunjukkan masalah sistemik
Selain soal obesitas, tingginya sampah makanan juga menandai rapuhnya sistem pangan. Aang menilai kondisi itu menunjukkan transformasi pangan tidak cukup hanya mengejar produksi, tetapi juga harus menyentuh pola konsumsi dan efisiensi penggunaan pangan.
Indonesia tercatat sebagai negara dengan sampah makanan terbesar kedua di dunia pada 2019. Volume sampah makanan itu mencapai sekitar 112 kilogram per kapita per tahun.
Kerugian ekonominya diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun. Karena itu, pengurangan food loss dan food waste dinilai sebagai bagian penting dari pembenahan sistem pangan nasional.
Perubahan konsumsi harus berjalan bersama produksi
Aang menilai platform digital juga bisa dipakai untuk edukasi agar masyarakat lebih bijak mengurangi sampah makanan. Di saat yang sama, teknologi dapat mendorong konsumsi pangan lokal yang lebih berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa transformasi sistem pangan harus berjalan menyeluruh. Upaya memperkuat produksi perlu diiringi perbaikan efisiensi konsumsi agar masalah gizi dan pemborosan pangan sama-sama bisa ditekan.
“Kita punya paradoks. Sampah makanan sangat besar, tetapi di sisi lain masih ada kerawanan pangan,” ujarnya. Kondisi itu menunjukkan bahwa pembenahan literasi gizi, pemanfaatan teknologi, dan perubahan pola konsumsi saling terkait dalam menghadapi ancaman obesitas yang terus membesar.