Nganjuk, Jawa Timur, disiapkan menjadi titik awal peresmian simbolis saat 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai memasuki fase operasional. Momentum ini menandai pergeseran penting dari pembangunan kelembagaan menuju layanan ekonomi yang benar-benar berjalan di tingkat desa dan kelurahan.
Pemerintah menempatkan langkah tersebut sebagai awal dari gerak yang lebih luas secara nasional. Koperasi Merah Putih tidak lagi dipandang cukup hanya berdiri sebagai badan hukum atau memiliki gedung, tetapi harus aktif melayani kebutuhan masyarakat.
Fokus utama pemerintah kini ada pada kesiapan operasi di lapangan. Koperasi diharapkan menjadi simpul distribusi kebutuhan pokok, menyalurkan hasil produksi warga, dan menjadi saluran program pemerintah pusat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan percepatan ini merupakan bagian dari implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ia menyampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional bertema “Kolaborasi Nasional Untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)” di Jakarta.
Ferry juga memaparkan perkembangan pembangunan koperasi secara nasional. Hingga Rabu (13/5), tercatat ada 37.327 unit Koperasi Merah Putih yang telah dan sedang dibangun di seluruh Indonesia.
Dari jumlah itu, 8.927 unit sudah selesai 100 persen. Unit yang rampung tersebut mencakup gerai, gudang, dan sarana pendukung lain yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan koperasi.
Pemerintah menilai keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari status legalitas. Kehadiran fisik koperasi juga belum cukup bila belum menjalankan fungsi ekonomi yang menyentuh warga.
Karena itu, tahap berikutnya diarahkan pada operasionalisasi yang nyata. Koperasi didorong segera menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat.
Dengan model seperti itu, Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai instrumen ekonomi desa dan kelurahan. Perannya diharapkan lebih dekat dengan kebutuhan warga serta aktivitas ekonomi setempat.
Di sisi regulasi, pemerintah juga menyiapkan Instruksi Presiden sebagai dasar operasionalisasi KDKMP. Draf aturan tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara.
Instruksi itu akan mengatur percepatan operasionalisasi koperasi dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pengaturannya mencakup model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia untuk operasional, dan sistem informasi manajemen.
Pemerintah menilai payung hukum ini penting agar percepatan berjalan searah. Dengan begitu, pelaksanaan program di pusat dan daerah tidak bergerak sendiri-sendiri.
Peresmian di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi penanda awal dari agenda nasional yang lebih besar. Dua provinsi itu dipilih untuk menunjukkan bahwa program sudah masuk fase pelayanan, bukan lagi sekadar pembangunan.
Dengan ribuan unit yang sudah berdiri dan ribuan lainnya masih berjalan, pemerintah menargetkan koperasi segera memberi manfaat langsung. Dari Nganjuk, dorongan itu diarahkan agar Koperasi Merah Putih benar-benar tampil sebagai jaringan ekonomi desa yang siap beroperasi di lapangan.