Penerimaan daerah dari sektor pertambangan dinilai bisa menjadi signifikan, tetapi hanya jika seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menegaskan bahwa pengelolaan yang tidak tertib justru membuka risiko kebocoran pada pajak dan pendapatan asli daerah.
Sarif yang akrab disapa Kakung meminta pemerintah provinsi tetap berkomitmen mewujudkan tata kelola perizinan pertambangan yang transparan dan akuntabel. Menurut dia, pengawasan yang ketat menjadi kunci agar aktivitas pertambangan benar-benar memberi manfaat bagi daerah, bukan malah memunculkan penyimpangan.
Aturan pengendalian sudah ada
Di Jawa Tengah, payung hukum untuk sektor ini sudah tersedia melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.
Dalam penjelasannya, perda tersebut memuat pengendalian produksi mineral bukan logam. Ketentuan itu juga menekankan pemenuhan aspek lingkungan, konservasi sumber daya dan cadangan, serta ketahanan cadangan.
Fokus pada keberlanjutan dan daya saing
Kakung menilai pembentukan perda diarahkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan. Ia menekankan bahwa kegiatan itu harus berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga manfaat pertambangan mineral dan batubara agar tetap berkelanjutan. Menurut dia, pengelolaan yang benar harus memperhatikan lingkungan supaya hasil tambang tidak hanya menghasilkan pemasukan, tetapi juga menjaga masa depan daerah.
Pandangan itu menjadi pengingat bahwa sektor pertambangan tidak bisa hanya dilihat sebagai sumber pendapatan jangka pendek. Transparansi perizinan, pengawasan yang konsisten, dan kepatuhan pada aturan disebut harus berjalan beriringan agar manfaat ekonominya tidak hilang di tengah pengelolaan yang lemah.