Di Kabupaten Tegal, skala pembaruan data bantuan sosial terlihat sangat besar karena basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional mencatat 579.539 keluarga. Dari angka itu, ada 43.910 keluarga penerima manfaat PKH dan sembako, 52.418 keluarga penerima sembako saja, serta 509.354 jiwa penerima PBI kesehatan.
Besarnya angka tersebut membuat kualitas input data dari desa menjadi sangat penting. Sebab, data itulah yang dipakai sebagai dasar penyaluran bantuan sosial agar penerima benar-benar sesuai sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menempatkan operator data desa sebagai ujung tombak pembaruan data. Ia menegaskan bahwa hasil kerja petugas di lapangan akan menentukan keputusan di tingkat yang lebih tinggi, mulai dari kepala desa, bupati, kementerian, hingga BPS.
Dalam keterangan tertulis, Gus Ipul bahkan menyebut bahwa nasib banyak pihak ikut bergantung pada operator data desa. Penekanan itu menunjukkan betapa besar peran petugas desa dalam menjaga akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Sorotan terhadap operator desa ini juga muncul di tengah keluhan publik soal penyaluran bantuan yang dinilai belum merata. Karena itu, pembaruan data dipandang sebagai cara penting untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem perlindungan sosial.
Pemerintah juga memberi ruang partisipasi publik yang lebih luas agar data kemiskinan bisa diuji bersama. Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengarahkan agar masyarakat dapat ikut melalui mekanisme usulan dan sanggahan secara langsung.
Bagi Gus Ipul, keterbukaan seperti itu perlu dijaga supaya data sosial tidak tertutup. Ia menilai partisipasi masyarakat harus dibuka seluas-luasnya agar pembaruan data berjalan lebih akurat dan dapat terus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Pemutakhiran data sosial sendiri tidak diperlakukan sebagai proses yang selesai dalam satu tahap. Input data dapat dilakukan kapan saja, sementara hasil verifikasi akhir dirilis secara resmi setiap tiga bulan sekali sebagai dasar penyaluran bansos.
Di tingkat daerah, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman ikut menekankan pentingnya integritas operator data desa. Ia mengingatkan agar proses pendataan tidak dimasuki kepentingan tertentu yang bisa mengganggu objektivitas di lapangan.
Ischak juga meminta agar dinamika di desa tidak dibiarkan meninggalkan residu yang menghambat kerja pendataan. Menurutnya, data yang akurat adalah bentuk keadilan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
Di Kabupaten Tegal, aktivitas pembaruan data memang berjalan cukup tinggi. Tercatat ada 46.663 usulan bansos dan 56.641 usulan pembaruan data, ditambah 4.550 keluarga penerima manfaat baru pada 2026.
Angka-angka itu memperlihatkan bahwa ekosistem perdesaan memiliki peran aktif dalam perlindungan sosial nasional. Dengan data yang akurat, mekanisme usulan dan sanggahan yang terbuka, serta ketelitian operator desa, penyaluran bantuan sosial diharapkan makin tepat sasaran.