KPU mulai menghimpun masukan untuk desain sistem Pemilu 2029 di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang belum tuntas di DPR RI. Dari proses itu, opsi sistem campuran semakin menonjol sebagai jalan tengah di antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Tengah, Muslim Aisha, mengatakan pembahasan saat ini tidak lagi berhenti pada dua kutub lama. KPU RI, menurut dia, sedang mengumpulkan pandangan untuk menilai apakah model terbuka, tertutup, atau bentuk moderat berupa sistem campuran paling tepat dipakai pada pemilu mendatang.
Kajian Dibangun dari Diskusi dan Akademisi
Masukan yang diterima KPU berasal dari forum diskusi dan kajian akademik yang melibatkan sejumlah pihak. Seluruh bahan itu akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi KPU kepada DPR RI ketika revisi Undang-Undang Pemilu dibahas lebih lanjut.
Muslim menegaskan bahwa KPU tidak hanya memilih satu model sistem, tetapi juga memeriksa pengalaman dari pemilu sebelumnya. Dari sana, kelemahan dan kelebihan masing-masing skema dinilai sebelum rekomendasi disusun.
| Opsi yang Dikaji | Gambaran Singkat | Arah Pertimbangan |
|---|---|---|
| Proporsional terbuka | Pemilih dapat memberi suara kepada calon | Salah satu kutub yang kembali dievaluasi |
| Proporsional tertutup | Pemilih memberi suara pada partai | Masih menjadi opsi dalam pembahasan |
| Sistem campuran | Model moderat di antara dua sistem utama | Mulai menguat sebagai jalan tengah |
Isu Teknis Lain Juga Masuk Pembahasan
Selain desain sistem pemilu, KPU juga membicarakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold serta metode konversi suara menjadi kursi legislatif. Dua isu ini ikut menentukan seperti apa wajah Pemilu 2029 disiapkan dari sisi aturan dan teknis penyelenggaraan.
Di saat yang sama, KPU tetap menjalankan agenda persiapan lain, mulai dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih, pembaruan data partai politik, hingga penguatan sistem teknologi informasi kepemiluan. Seluruh program itu berjalan sambil menunggu keputusan DPR dan pemerintah terkait revisi Undang-Undang Pemilu.
Muslim menekankan bahwa penguatan sistem informasi dan teknologi akan menjadi penopang penting bagi penyelenggaraan Pemilu 2029. Menurut dia, kesiapan teknis harus bergerak seiring dengan pembahasan desain sistem agar tahapan pemilu tidak tertinggal.