Seruan penghapusan outsourcing menjadi sorotan paling keras dalam peringatan May Day 2026 di Balikpapan. Di hadapan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, ratusan perwakilan buruh menegaskan bahwa skema alih daya membuat pekerja terus berada dalam ketidakpastian kerja.
Aspirasi itu disampaikan dalam acara di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Jumat (1/5). Selain menolak outsourcing, buruh juga membawa tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota dan dorongan agar hubungan industrial di daerah itu menjadi lebih adil.
Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan menilai sistem alih daya melemahkan perlindungan pekerja. Perwakilannya, Budi Satria, mengatakan banyak buruh harus menunggu perpanjangan kontrak dari tahun ke tahun.
Menurut Budi, keadaan tersebut membuat pekerja sulit merasa aman saat bekerja. Ia menegaskan bahwa masalah itu terus berulang dan ikut menekan ketenangan buruh dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Desakan yang terus menguat
Tuntutan penghapusan outsourcing pun menjadi salah satu isu paling menonjol dalam peringatan Hari Buruh di kota itu. Serikat buruh menilai perlindungan kerja perlu diperkuat agar pekerja tidak terus berada di bawah skema kontrak yang dianggap merugikan.
Di sisi lain, kenaikan UMK tetap masuk dalam agenda penting buruh. Mereka memandang peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan perlindungan kerja supaya hubungan industrial di Balikpapan lebih adil.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyatakan dukungan atas aspirasi yang disampaikan para buruh. Namun, ia menegaskan bahwa aturan outsourcing berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sehingga daerah tidak bisa memutuskan secara langsung.
Rahmad mengatakan pemerintah kota akan menampung aspirasi tersebut dan meneruskannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia menilai suara dari daerah tetap penting agar pembahasan ketenagakerjaan tidak berhenti di pusat.
Pemerintah kota dorong dialog
Dalam forum yang sama, Rahmad juga menyinggung pengalamannya di dunia kerja dan manajemen usaha. Ia mengatakan pengalaman itu membuat dirinya memahami persoalan buruh dari sisi pekerja maupun pengusaha.
“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh,” ujar Rahmad. Ia menambahkan, saat mengelola perusahaan, ada kebijakan pengangkatan karyawan tetap bagi pekerja berprestasi setelah dua tahun bekerja.
Rahmad turut mengaitkan isu ketenagakerjaan dengan kondisi ekonomi Balikpapan yang disebut stabil, tetapi tetap memerlukan pembenahan berkelanjutan. Ia menyebut angka kemiskinan berada di kisaran 1,8 persen dan pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi serta keterbukaan lapangan kerja.
Menurutnya, stabilitas ekonomi daerah perlu dijaga melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Rahmad menilai hubungan industrial yang sehat dapat membantu menjaga iklim usaha sekaligus melindungi kepentingan buruh.
Ia juga mengajak buruh terus mengedepankan komunikasi langsung dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Menurut Rahmad, dialog terbuka memberi peluang lebih besar untuk menemukan solusi konkret dibandingkan penyampaian aspirasi tanpa pertemuan langsung.
Peringatan May Day 2026 di Balikpapan berlangsung tertib dan kondusif meski diwarnai tuntutan tegas dari para buruh. Koordinasi antara serikat pekerja, pemerintah kota, dan aparat keamanan membuat kegiatan berjalan lancar hingga akhir acara.
Source: mediaindonesia.com
