Pemilik kendaraan di Kabupaten Bekasi kini mendapat cara baru untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tanpa harus melunasi sekaligus di loket Samsat. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pembayaran PKB dapat dicicil dalam program layanan yang disiapkan untuk meringankan beban warga.
Skema ini menyasar dua persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat, yaitu pengeluaran bulanan yang terasa berat dan antrean panjang saat membayar pajak. Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha menyebut program tersebut dirancang agar pembayaran pajak lebih ringan dan lebih efisien.
Layanan cicilan kini masuk koperasi desa
Inovasi itu dijalankan lewat Samsat Koperasi Industri atau Samkopi dan Samsat Koperasi Desa Merah Putih atau Samkopdes. Dengan pola ini, warga bisa melakukan pembayaran pajak di koperasi perusahaan maupun koperasi desa yang telah bergabung dalam layanan tersebut.
Di wilayah industri seperti Kabupaten Bekasi, Samkopi dinilai relevan karena banyak pekerja dan perusahaan berada di kawasan tersebut. Sejumlah koperasi perusahaan besar juga sudah ikut dalam skema cicilan pajak kendaraan itu.
| Skema Layanan | Lokasi Layanan | Keterangan |
|---|---|---|
| Samkopi | Koperasi perusahaan | Disiapkan untuk kawasan industri dan perusahaan besar |
| Samkopdes | Koperasi desa | Membantu warga membayar PKB lebih dekat dari tempat tinggal |
Sejumlah desa sudah melayani pembayaran PKB
Samkopdes telah hadir di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi. Loket layanan itu tersedia di Desa Sukasari Kecamatan Serangbaru, Desa Sukaresmi dan Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, serta Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara.
Layanan serupa juga ada di Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara, Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat, serta Desa Ragemanunggal dan Desa Kertarahayu Kecamatan Setu. Kehadiran layanan di tingkat desa membuat warga yang jauh dari pusat pelayanan tidak perlu menempuh perjalanan panjang untuk membayar pajak kendaraan.
Manfaatnya terasa bagi buruh dan pelayanan publik
Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Bekasi Eko Prasetyo menilai sistem cicilan ini bisa menyesuaikan kemampuan keuangan masyarakat. Menurut dia, model layanan tersebut memberi keuntungan bagi banyak pihak, mulai dari buruh, pengusaha pabrik, pemerintah daerah, Jasa Raharja, hingga kepolisian.
Eko menjelaskan, buruh tidak perlu kehilangan jam kerja, sementara produktivitas pabrik tetap terjaga. Di sisi lain, penerimaan daerah berpeluang meningkat dan masyarakat bisa merasa dilayani tanpa dipersulit.
Kepolisian tetap memastikan registrasi dan identifikasi kendaraan berjalan dengan baik. Jasa Raharja juga menjalankan misi melindungi pengguna jalan melalui layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Masih ada jalur cicilan lain di luar koperasi desa
Skema di koperasi desa bukan satu-satunya opsi untuk mencicil PKB. Sebelum ini, pembayaran pajak kendaraan juga telah tersedia lewat T-Samsat di Jawa Barat yang bekerja sama dengan Bank BJB, Tabungan Pajak Kendaraan Bermotor atau TPKB di Banten bersama Bank Banten, serta pembayaran menggunakan kartu kredit di Bank Mandiri.
Hadirnya layanan baru di koperasi desa memperluas pilihan bagi pemilik kendaraan yang ingin mengatur pembayaran pajak tanpa tekanan biaya besar di awal. Dengan akses yang lebih dekat ke warga, skema ini menambah alternatif pembayaran PKB di luar jalur Samsat konvensional.