Pandangan Gerindra terhadap arah ekonomi Presiden Prabowo Subianto kembali ditegaskan lewat penolakan terhadap cara baca yang memakai kacamata kapitalisme liberal. Sugiat Santoso menilai arah kebijakan itu justru bertumpu pada ekonomi kerakyatan yang menempatkan kedaulatan negara sebagai dasar utama.
Menurut Sugiat, pembahasan tentang ekonomi Prabowo akan terasa tidak pas bila dipaksakan masuk ke kerangka pasar bebas. Ia menilai fondasi yang dibangun pemerintah saat ini bukan soal mengikuti logika kapitalisme, melainkan memastikan Indonesia memiliki kendali yang lebih besar atas arah ekonominya sendiri.
Pasal 33 UUD 1945 Jadi Acuan Utama
Dalam penjelasannya, Sugiat menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pijakan paling penting. Ia menegaskan bahwa kekayaan sumber daya Indonesia harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pandangan itu ia kaitkan dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Bagi Sugiat, konsep tersebut berseberangan dengan mekanisme pasar bebas yang selama ini menjadi ciri kapitalisme liberal.
Kritik atas Cara Baca Ekonomi Prabowo
Sugiat juga menilai Prabowo sudah sejak lama konsisten membangun narasi ekonomi. Konsistensi itu, menurut dia, terlihat bukan hanya setelah Prabowo menjabat presiden, tetapi dari cara pandangnya terhadap fondasi perekonomian nasional.
Ia menolak anggapan bahwa arah ekonomi pemerintahan sekarang harus diukur semata dari gejolak eksternal. Ukuran seperti kurs dolar atau indeks harga saham, kata dia, bukan penentu utama bila kekuatan sumber daya nasional menjadi dasar kebijakan.
Bagi Gerindra, pendekatan seperti itu membuat pembahasan arah ekonomi Prabowo tidak cocok dibedah dengan ekonomi konvensional yang bertolak dari logika kapitalisme. Karena itu, Sugiat menilai sistem ekonomi kerakyatan akan selalu berseberangan dengan analisis berbasis pasar bebas.
Kebijakan Dinilai Sejalan dengan Narasi
Sugiat menambahkan bahwa kesesuaian arah tersebut tidak hanya muncul dalam pernyataan politik. Ia menyebut kebijakan yang diambil setelah pelantikan presiden juga menunjukkan konsistensi antara narasi dan implementasi regulasi.
Ia meminta publik memahami arah besar kebijakan ekonomi yang sedang dibangun. Dalam pandangannya, Prabowo perlu didukung agar ekonomi nasional kembali ke jalur yang lebih berdaulat.
Berbeda Cara Pandang dengan Ferry Latuhihin
Di sisi lain, Ferry Latuhihin memberi pembacaan yang berbeda. Ia memaparkan hitungan realistis pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,5 persen jika konflik di Timur Tengah berlangsung lama dan harga minyak dunia melampaui 100 USD.
Ferry menegaskan bahwa posisinya hanya bertumpu pada data, angka, dan logika ekonomi. Ia juga mengatakan tidak ingin masuk ke ranah ideologi atau politik, karena menurut dia tugas seorang ekonom adalah menilai apakah target pertumbuhan realistis atau tidak berdasarkan fakta yang tersedia.
Perbedaan pandangan itu memperlihatkan dua cara membaca arah ekonomi nasional yang sangat kontras. Gerindra menempatkan kebijakan Prabowo dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berdaulat, sedangkan Ferry menilai prospeknya dari angka dan dinamika global.
