Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep masih belum berfungsi optimal meski sudah diresmikan beberapa tahun lalu. Dua proyek yang menyerap anggaran sekitar Rp60 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kini kembali dipersoalkan karena belum memberi manfaat maksimal bagi warga kepulauan.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar Pemprov Jatim segera menyelesaikan hambatan yang membuat dua pelabuhan itu mandek. DPRD Sumenep menilai fasilitas yang sudah dibangun dengan dana besar tidak semestinya dibiarkan tanpa kepastian pemanfaatan.
Perlu penyelesaian teknis
Anggota DPRD Sumenep, Juhari, meminta pemerintah provinsi serius menuntaskan persoalan yang menghambat operasional kedua pelabuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang seharusnya sudah masuk tahap pemanfaatan penuh untuk masyarakat.
Menurut dia, jika hambatan berasal dari masalah teknis seperti panjang dermaga yang belum memenuhi kebutuhan operasional, maka penyempurnaan harus segera dilakukan. Ia menilai perencanaan sejak awal seharusnya lebih matang agar persoalan seperti itu tidak muncul setelah pembangunan selesai.
Juhari juga menyebut bahwa bila dimensi dermaga memang masih kurang, pemerintah perlu menambahnya supaya pelabuhan benar-benar bisa digunakan. Ia menilai tidak ada alasan untuk membiarkan fasilitas yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah tetap tidak optimal.
Posisi strategis bagi kepulauan
Dua pelabuhan itu dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung antarpulau dan penopang aktivitas ekonomi warga kepulauan. Bahkan, Pelabuhan Dungkek sejak awal diproyeksikan menjadi pelabuhan berskala nasional.
Karena itu, DPRD Sumenep menilai persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan berlarut. Dalam pembahasan di dewan, isu Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang disebut hampir selalu muncul dan terus didorong agar pemerintah mencari solusi.
Juhari menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu terus membangun komunikasi intensif dengan Pemprov Jatim. Koordinasi itu dianggap penting agar aset yang telah dibangun tidak berhenti sebagai bangunan yang tak berfungsi.
Koordinasi pemerintah daerah dinilai penting
Ia juga menyebut Bupati Sumenep siap berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar pelabuhan di Kecamatan Dungkek itu segera mendapat perhatian serius. Menurutnya, pembangunan yang memakai uang rakyat tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian manfaat.
“Ini menyangkut uang rakyat,” tegas Juhari, seraya mengingatkan agar Pemprov Jatim memastikan Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang segera difungsikan sesuai tujuan pembangunannya. Ia menilai masyarakat kepulauan berhak merasakan manfaat nyata dari infrastruktur yang sudah lama dibangun itu.