Rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk melonggarkan ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK menjadi sorotan bank syariah yang menyalurkan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini dipandang dapat membuka akses lebih luas bagi calon debitur yang selama ini tersisih karena riwayat kredit, selama kemampuan membayarnya tetap dinilai memadai.
Langkah tersebut muncul di tengah dorongan percepatan program 3 Juta Rumah. Bagi bank syariah, perubahan aturan bukan hanya soal memperbesar penyaluran pembiayaan, tetapi juga menjaga agar kualitas aset tetap terkendali.
Respons BSI terhadap peluang akses yang lebih luas
Wakil Direktur BSI, Bob Tyasika Ananta, menilai rencana pelonggaran SLIK merupakan kabar yang positif. Ia melihat kebijakan itu dapat memberi ruang bagi masyarakat yang sebenarnya layak dibiayai, tetapi terhambat oleh histori kredit yang kurang mulus.
Meski begitu, BSI menegaskan bahwa catatan SLIK bukan satu-satunya dasar penilaian. Faktor yang tetap menjadi perhatian utama adalah kemampuan bayar atau repayment capacity dari calon nasabah.
Bob menekankan bahwa prinsip kehati-hatian tetap dijaga agar pembiayaan yang disalurkan tidak mengganggu kesehatan portofolio bank. Dengan begitu, perluasan akses pembiayaan tidak berjalan dengan mengorbankan kualitas pembiayaan.
Penyesuaian proses underwriting
Bila kebijakan baru benar-benar diterapkan, BSI menyebut proses underwriting akan ikut disesuaikan. Penyesuaian itu juga akan dibarengi dengan penguatan profiling internal agar penilaian calon debitur menjadi lebih akurat.
Bank masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari regulator. Kepastian aturan dinilai penting supaya sistem internal dapat diselaraskan dengan kebijakan baru tanpa menimbulkan gangguan pada pembiayaan perumahan.
Sejumlah pihak di industri juga tengah melihat pendekatan alternatif agar pembiayaan sektor perumahan tetap mengalir. Dalam pandangan bank syariah, tantangan utamanya adalah membuka akses lebih luas sambil menjaga standar kelayakan yang menjadi dasar kehati-hatian.
Bank Mega Syariah siapkan penyesuaian risiko
Bank Mega Syariah juga menyambut arah kebijakan tersebut dengan sikap siap mengikuti regulasi baru. Risk Management Division Head Bank Mega Syariah, Rundi Dhema Perkasa, menyampaikan bahwa perseroan tetap menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP serta Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM sesuai ketentuan.
Dalam proses penilaian debitur MBR, fokus utama tetap berada pada kemampuan bayar calon debitur. Pendekatan kehati-hatian dipertahankan agar pembiayaan yang disalurkan sejalan dengan profil risiko bank.
Seiring potensi pelonggaran SLIK, Bank Mega Syariah juga menyesuaikan Risk Acceptance Criteria atau RAC. Model credit scoring ikut diperbarui agar proses penyaluran pembiayaan tetap sesuai dengan risk appetite perseroan.
Berikut poin penyesuaian yang disorot bank syariah:
- Penilaian debitur tetap menitikberatkan pada kemampuan bayar.
- Proses underwriting dan credit scoring disesuaikan.
- Profiling internal diperkuat untuk menekan risiko sejak awal.
- Implementasi menunggu petunjuk resmi dari regulator.
- Program FLPP dan SBUM tetap menjadi prioritas pembiayaan perumahan.
NPF pembiayaan rumah masih terjaga
Kualitas pembiayaan perumahan Bank Mega Syariah sejauh ini masih berada dalam kondisi yang relatif sehat. Hingga Maret, rasio Non-Performing Financing atau NPF pada pembiayaan program FLPP tercatat sekitar 1%.
Angka tersebut menunjukkan portofolio pembiayaan rumah bank itu masih terkendali. Karena itu, penyempurnaan model credit scoring dilakukan agar potensi kenaikan pembiayaan bermasalah dapat diantisipasi lebih dini jika pelonggaran SLIK benar-benar berjalan.
Dorongan pelonggaran SLIK pada akhirnya dipandang sebagai salah satu instrumen untuk memperluas pembiayaan rumah bagi MBR. Di saat yang sama, bank syariah tetap menempatkan disiplin risiko sebagai syarat utama agar target perluasan akses tidak berdampak pada penurunan kualitas pembiayaan.