Pemerintah mulai menyiapkan pemetaan lebih dini terhadap wilayah dan sektor industri yang dinilai paling rentan menghadapi pemutusan hubungan kerja. Langkah ini dijalankan melalui Satgas Mitigasi PHK yang segera menggelar rapat awal untuk mengidentifikasi titik-titik rawan agar pencegahan bisa disusun sebelum tekanan industri meluas.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut rapat perdana satgas itu diperkirakan berlangsung pada pekan depan. Menurut dia, pembahasan awal akan menjadi pintu masuk untuk menentukan daerah mana yang perlu mendapat perhatian khusus.
Pemetaan risiko jadi langkah pertama
Fokus utama satgas adalah menghimpun informasi dari berbagai pihak untuk memetakan lokasi dan sektor usaha yang berisiko terdampak PHK. Dasco menilai langkah ini penting agar pemerintah tidak bergerak terlambat saat tanda-tanda gangguan sudah muncul di lapangan.
Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi global ikut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan pekerja. Dalam situasi seperti itu, pengurangan tenaga kerja di sejumlah sektor menjadi risiko yang harus dibaca sejak awal.
Masukan serikat pekerja ikut menentukan
Pemerintah tidak hanya bertumpu pada data internal dalam menyusun peta kerawanan. Dasco menyebut informasi dari asosiasi dan serikat pekerja juga akan dikumpulkan agar gambaran daerah rentan menjadi lebih akurat.
Menurut dia, masukan dari para ketua serikat pekerja sudah disampaikan dan mencakup lokasi-lokasi yang dinilai rawan terdampak. Pendekatan lintas pihak ini diharapkan membuat kebijakan yang disiapkan lebih dekat dengan kondisi nyata di lapangan.
Dengan cara itu, langkah pencegahan tidak hanya berhenti pada data administrasi. Pemerintah juga bisa menangkap sinyal langsung dari dunia kerja sebelum situasi berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar.
Perangkat lain disiapkan untuk respons cepat
Selain satgas, pemerintah juga menyiapkan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk menangani persoalan ketenagakerjaan. Dasco menilai perangkat ini dapat memberi respons cepat terhadap kasus yang berkaitan dengan aspek pidana maupun persoalan lain di dunia kerja.
Ia juga menyinggung peran desk tersebut yang selama ini membantu pekerja terdampak PHK. Salah satu bentuk bantuan yang disebut adalah penyaluran dan relokasi tenaga kerja ke daerah atau sektor yang masih membutuhkan pekerja.
Ruang kerja satgas tidak hanya PHK
Dasco menjelaskan bahwa pemerintah resmi membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh pada 1 Mei 2026. Sejumlah pimpinan serikat pekerja juga dilibatkan sebagai anggota dewan pengarah dalam satgas tersebut.
Menurut dia, kehadiran ketua-ketua serikat pekerja di jajaran dewan pengarah membuat satgas lebih dekat dengan kebutuhan buruh. Komposisi itu juga diharapkan membantu pembacaan kondisi lapangan menjadi lebih tajam.
Satgas ini tidak dibentuk hanya untuk menangani PHK. Ruang kerjanya juga mencakup isu pengupahan, sistem alih daya atau outsourcing, serta persoalan lain di berbagai sektor industri.
Kolaborasi jadi penentu hasil
Dasco berharap kerja sama antara pemerintah, serikat pekerja, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain dapat memperkuat pencegahan PHK. Ia menilai pola penanganan yang sudah berjalan perlu diperluas agar lebih banyak pekerja bisa terbantu saat daerah atau sektor mereka mulai menunjukkan tanda-tanda risiko.
Dengan peta daerah rawan yang sedang disiapkan, pemerintah berupaya menempatkan mitigasi lebih awal. Sasaran utamanya adalah memastikan wilayah dan sektor yang paling rentan mendapat perhatian sebelum tekanan industri berubah menjadi gelombang PHK yang lebih besar.
Source: www.beritasatu.com
