Pemerintah memperketat pengawasan QR Code untuk BBM subsidi setelah kenaikan tajam harga Pertamax memicu kekhawatiran perpindahan konsumsi ke Pertalite. Langkah ini diarahkan agar penyaluran BBM bersubsidi tetap terkendali dan tidak mudah disalahgunakan.
Kenaikan harga tersebut terjadi pada Pertamax RON 92 yang di wilayah Jawa naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter per Rabu (10/6). Pertamax Green 95 juga ikut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, sementara Pertalite tetap bertahan di Rp10.000 per liter.
Pergeseran konsumsi masih dipantau
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengakui ada risiko perpindahan pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Namun, hasil pemantauan bersama Pertamina Patra Niaga dalam dua hari pertama disebut belum menunjukkan dampak besar.
“Itu juga fakta yang tidak bisa disangkal bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Pertamina Patra Niaga. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya, mungkin dari Pertamax Turbo yang di atas ke Pertamax saat ini,” kata Anggia di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).
Pengawasan QR Code diperketat di lapangan
Pemerintah menjadikan sistem QR Code sebagai salah satu alat utama untuk menjaga agar BBM subsidi tidak mudah keluar dari sasaran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta Pertamina dan pihak terkait meningkatkan pengawasan langsung di lapangan.
Anggia menyebut ada kemungkinan oknum mencoba mengakali akses BBM subsidi yang memakai QR Code. Karena itu, pengawasan teknis diperketat untuk menutup celah penyalahgunaan yang bisa muncul ketika minat terhadap Pertalite ikut naik.
Meski begitu, Anggia menegaskan pengawasan saja tidak cukup. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk tidak mengambil hak yang bukan miliknya tetap menjadi faktor paling penting.
“Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting,” ujarnya.
Subsidi diminta tetap tepat sasaran
Anggia secara khusus meminta pengguna kendaraan yang mampu membeli Pertamax agar tidak berpindah ke Pertalite. Menurut dia, subsidi BBM seharusnya tetap dinikmati kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk petani dan nelayan.
Ia menilai jika kelompok yang mampu tetap memakai BBM subsidi, maka kelompok rentan bisa terdampak langsung. Karena itu, penggunaan Pertalite perlu dijaga agar fungsi perlindungannya tetap tepat sasaran.
“Semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil, sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya,” kata Anggia.
Kuota Pertalite dan kondisi fiskal ikut diawasi
Pemerintah juga memantau kemungkinan tekanan pada kuota Pertalite di lapangan. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat harus tetap terpenuhi, tetapi di sisi lain kondisi fiskal juga perlu dijaga.
Anggia mengatakan pemerintah akan terus melihat perkembangan agar keseimbangan itu tetap terjaga. Fokus utamanya adalah memastikan subsidi tepat sasaran tanpa membuat beban fiskal menjadi terlalu berat.
“Kalau kita berbicara kuota yang pasti pemerintah berusaha untuk subsidi untuk masyarakat terpenuhi. Namun di satu sisi kan kita juga harus menjaga kondisi fiskal. Jadi apapun itu pasti akan dipantau untuk keseimbangannya,” ujarnya.
