Jawa Barat memperketat pendataan ekonomi dengan cara yang jarang dipakai daerah lain. Melalui program Jabar Ekotek, aparatur di tingkat RT hingga RW kini dilibatkan untuk mencatat titik koordinat setiap tempat usaha agar aktivitas ekonomi di lingkungan bisa terbaca lebih rinci.
Langkah ini menjadi penting karena banyak pelaku usaha, terutama usaha digital, tidak selalu terlihat dari luar. Pendataan dari rumah ke rumah akan membantu petugas BPS menjangkau usaha yang berjalan tanpa plang nama resmi, tetapi tetap menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat.
Pendataan dimulai dari lingkungan terkecil
Wakil Ketua BPS Sonny Harry Budiutomo menilai Jabar Ekotek merupakan terobosan yang membedakan Jawa Barat dari provinsi lain. Dalam skema ini, aparat kewilayahan diminta aktif melakukan geoteaching untuk memasukkan koordinat lokasi usaha ke sistem.
Jika di satu lingkungan ada warung, toko, atau bentuk usaha lain, titik lokasinya langsung dicatat secara geografis. Cara ini dinilai memudahkan pemetaan awal secara presisi dan membantu BPS menangkap aktivitas ekonomi yang kerap luput dari pendataan biasa.
Sensus Ekonomi 2026 berskala besar
Komitmen Jawa Barat untuk memperkuat data ekonomi ikut ditegaskan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta pimpinan Bank Indonesia, Apindo, dan OJK di Lembur Pakuan, Subang.
Menurut BPS, skala pendataan di Jawa Barat sangat besar karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Target minimalnya adalah 5,54 juta unit usaha terdata, sementara sekitar 17,7 juta keluarga juga akan dikunjungi.
Untuk mendukung pekerjaan lapangan itu, 40.573 petugas akan diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota. Pendekatan door-to-door menjadi kunci agar sensus tidak hanya membaca usaha yang tampak, tetapi juga usaha rumah tangga dan aktivitas digital yang berjalan dari dalam rumah.
Data diposisikan sebagai dasar anggaran
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa akurasi data harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan APBD dan kebijakan pembangunan. Ia mengkritik kebiasaan merencanakan pembangunan dengan estimasi kasar ketika data mutakhir tidak tersedia.
Ia menilai perubahan sosial ekonomi bergerak terlalu cepat jika hanya menunggu sensus nasional yang umumnya dilakukan 10 tahun sekali. Dedi bahkan memberi contoh perubahan kondisi warga yang bisa sangat cepat, dari berpenghasilan Rp10 juta per bulan menjadi jatuh miskin karena sakit berat, atau sebaliknya warga berpenghasilan di bawah Rp1 juta yang kemudian meningkat taraf hidupnya.
Karena itu, Dedi mendorong agar Jawa Barat memiliki ruang anggaran untuk melaksanakan sensus berkala secara mandiri. Ia mengusulkan Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, dan Sensus Pertanian di tingkat provinsi dapat dilakukan setahun sekali, bahkan dua kali setahun jika anggaran memungkinkan.
Sonny menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap agenda Sensus Ekonomi 2026. Ia menyebut komitmen itu sudah terlihat bahkan sebelum tahapan persiapan sensus resmi dimulai pada tahun lalu, yang memperlihatkan keseriusan daerah dalam membangun basis data ekonomi yang lebih akurat.
