Pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih punya kesempatan melunasi pajak tanpa dikenai denda bunga keterlambatan. Program pemutihan pajak kendaraan itu disebut masih berlaku hingga Agustus dan menyasar kendaraan dengan nomor polisi serta domisili DKI Jakarta.
Keringanan ini menjadi perhatian karena program pemutihan tidak selalu hadir setiap tahun. Warga yang masih menunggak diminta memanfaatkan masa berlaku yang tersisa, apalagi kebijakan tersebut memberi penghapusan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.
Keringanan berlaku otomatis
Program itu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur pembebasan sanksi administratif secara jabatan, sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus.
Skema ini membuat pembebasan denda muncul otomatis saat pembayaran dilakukan. Dengan mekanisme tersebut, warga cukup datang dan melunasi kewajibannya sesuai ketentuan tanpa melalui tahapan pengajuan tambahan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan bahwa program ini masih berlangsung hingga Agustus. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sengaja menunda pembayaran pajak hanya dengan harapan menunggu program serupa di masa depan.
Siapa yang bisa memanfaatkan
Kebijakan ini ditujukan bagi pemilik kendaraan bermotor dengan nomor polisi DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Cakupannya relevan bagi warga yang masih menunda pelunasan PKB maupun pengurusan BBNKB karena terbebani denda.
Di tengah tren keterlambatan pembayaran pajak kendaraan tahunan yang disebut meningkat dalam satu tahun terakhir, program pemutihan menjadi ruang bagi warga untuk kembali menertibkan administrasi kendaraannya. Namun, pemerintah daerah menegaskan kebijakan ini bukan alasan untuk menunda kewajiban pada masa mendatang.
Dokumen yang perlu disiapkan
Warga yang ingin membayar pajak kendaraan perlu menyiapkan KTP asli, BPKB asli, dan STNK asli beserta fotokopinya. Kelengkapan berkas menjadi dasar agar proses pembayaran berjalan lancar saat memanfaatkan keringanan ini.
Selain dokumen, pemilihan kanal layanan juga harus diperhatikan. Tidak semua jenis urusan kendaraan bisa diselesaikan di lokasi yang sama, sehingga warga perlu memastikan tujuan layanan sebelum datang.
Bedanya Samsat Keliling dan kantor Samsat
Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sementara itu, perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor kendaraan harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.
Perbedaan layanan ini penting agar proses administrasi tidak tertunda. Bagi pemilik kendaraan yang ingin menuntaskan urusan sekaligus, lokasi pelayanan harus disesuaikan dengan jenis kewajiban yang ingin dibayar atau diperpanjang.
Selama syarat administrasi terpenuhi, pembebasan sanksi dapat langsung dimanfaatkan saat transaksi. Untuk pembayaran pajak tahunan, Samsat Keliling bisa menjadi opsi, sedangkan urusan STNK lima tahunan dan ganti pelat tetap harus diselesaikan di kantor Samsat.