Pencairan gaji ke-13 untuk ASN pada Juni menjadi perhatian utama karena tidak semua penerima akan memperoleh jumlah yang sama. Besaran yang diterima bergantung pada status kepegawaian, komponen penghasilan, serta ketentuan pembiayaan yang berlaku di pusat maupun daerah.
Aturan pencairan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Di dalam skema tersebut, pemerintah menempatkan gaji ke-13 sebagai bentuk penghargaan atas peran aparatur dalam pelayanan publik, tetapi tetap menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan negara agar belanja rutin dan kewajiban fiskal lain tetap terkendali.
Siapa yang masuk daftar penerima
Tidak semua orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan otomatis memperoleh gaji ke-13. Kelompok yang berhak menerima terdiri dari PNS, CPNS, dan PPPK, disusul prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara.
Dengan susunan penerima seperti itu, pencairan memang ditujukan kepada aparatur dan pejabat yang masuk dalam skema resmi. Pemerintah tetap menegaskan bahwa pelaksanaannya dilakukan serentak dan mengikuti kesiapan anggaran masing-masing instansi.
Mengapa jumlah yang diterima tidak sama
Nilai gaji ke-13 tidak berbentuk angka tunggal untuk semua penerima. Komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat pada jabatan atau status kepegawaian, serta tunjangan kinerja sesuai posisi yang dijabat.
Karena itu, golongan, jabatan, dan status kepegawaian menjadi penentu utama jumlah akhir yang diterima. Aparatur dengan komponen penghasilan yang lebih tinggi tentu akan memperoleh nominal yang lebih besar dibanding penerima dengan status dan struktur penghasilan yang berbeda.
Ketentuan pembayaran untuk CPNS dan PPPK
CPNS mendapat skema khusus dalam pencairan gaji ke-13. Besaran yang diterima mencakup 80 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan umum dan fasilitas jabatan.
Untuk PPPK, pembayaran mengikuti masa kerja. PPPK yang masa kerjanya belum genap satu tahun akan menerima secara proporsional sesuai lama pengabdian sebelum pencairan.
Ada batas administratif yang juga perlu dicatat. PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan sebelum 1 Juni tidak berhak atas tunjangan ini.
Dana daerah bisa membuat nominal berbeda
Bagi CPNS di daerah, sumber dana gaji ke-13 berasal dari APBD masing-masing wilayah. Mekanisme ini membuat besaran yang diterima bisa berbeda antar daerah, karena sangat dipengaruhi kapasitas keuangan pemerintah setempat.
Akibatnya, pencairan di lingkungan daerah tidak selalu sama dengan wilayah lain. Meski aturan dasarnya seragam, kemampuan fiskal daerah tetap memberi ruang bagi perbedaan nominal dalam pelaksanaan.
Diberikan utuh, tetapi tetap ada kategori yang lebih kecil
Pemerintah menetapkan bahwa gaji ke-13 diberikan utuh. Artinya, pembayaran ini tidak dikenakan potongan iuran atau pungutan lain yang biasanya melekat pada penghasilan reguler.
Meski begitu, istilah “utuh” tidak berlaku sama untuk semua kategori penerima. CPNS dan PPPK tetap mengikuti rumus dan syarat yang ditentukan, sehingga jumlah yang masuk rekening bisa lebih kecil dibanding penerima lain yang memperoleh komponen penuh sesuai jabatannya.
Estimasi nominal yang beredar
Informasi yang beredar juga menggambarkan estimasi nominal berdasarkan jabatan dan latar pendidikan. Pimpinan lembaga non-struktural pada posisi ketua atau kepala disebut bisa menerima sekitar Rp31,4 juta, sedangkan wakil ketua sekitar Rp29,6 juta.
Untuk pejabat eselon, estimasi yang disebut berada di kisaran Rp24,8 juta bagi eselon I, Rp19,5 juta untuk eselon II, Rp13,8 juta untuk eselon III, dan Rp10,6 juta untuk eselon IV. Sementara itu, pegawai non-ASN dengan latar pendidikan berbeda disebut memiliki rentang nominal mulai dari Rp4,2 juta hingga Rp9 juta.
Menjelang pencairan Juni
Jadwal pencairan pada Juni membuat banyak ASN menunggu kepastian teknis dari masing-masing instansi. Namun, besaran yang diterima tetap akan bergantung pada status kepegawaian, komponen penghasilan, dan ketentuan pembiayaan di pusat maupun daerah.
Dengan skema tersebut, gaji ke-13 kembali menjadi tambahan penghasilan penting di pertengahan tahun bagi aparatur negara. Perbedaan nominal tetap muncul karena aturan pencairan memang mengatur siapa yang menerima penuh dan siapa yang mendapat hitungan lebih kecil sesuai status dan masa kerja.