Pendapatan negara tumbuh 21,4 persen secara tahunan pada paruh pertama 2026, ketika ekonomi dunia melambat dan pasar keuangan bergerak volatil. Di saat yang sama, belanja negara meningkat 17,8 persen secara tahunan dan keseimbangan primer tetap mencatat surplus.
Data tersebut menjadi salah satu dasar penilaian pemerintah bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga pada Semester I 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ketahanan domestik masih baik di tengah peningkatan ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik.
Fiskal Menahan Tekanan Eksternal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tetap difungsikan sebagai peredam guncangan bagi ekonomi nasional. Pemerintah memakai instrumen fiskal untuk menopang pertumbuhan, menjaga stabilitas harga, dan mempertahankan ruang respons terhadap risiko.
| Indikator Fiskal | Perkembangan | Periode |
|---|---|---|
| Pendapatan negara | Tumbuh 21,4 persen | Paruh pertama 2026 |
| Belanja negara | Meningkat 17,8 persen | Paruh pertama 2026 |
| Keseimbangan primer | Surplus | Paruh pertama 2026 |
| Defisit APBN | Diproyeksikan 2,85 persen terhadap PDB | Akhir 2026 |
Defisit APBN diproyeksikan mencapai 2,85 persen terhadap produk domestik bruto pada akhir tahun. Proyeksi itu menunjukkan pemerintah tetap menjaga pengelolaan fiskal di tengah tekanan yang dapat muncul dari dalam maupun luar negeri.
Pemerintah juga menempatkan uang negara pada bank umum dengan menyesuaikan kondisi likuiditas pasar. Langkah ini menjadi salah satu kebijakan yang dioptimalkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi.
Stimulus untuk Aktivitas Ekonomi
Penggunaan APBN tidak berhenti pada penerimaan dan belanja rutin. Pemerintah turut memakainya untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak serta pangan yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat.
Paket stimulus mencakup diskon transportasi dan insentif impor LPG serta plastik. Kebijakan itu juga meliputi relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM.
Dukungan fiskal diarahkan pula bagi sektor pariwisata dan industri padat karya. Program magang serta vokasi dimasukkan dalam rangkaian kebijakan untuk menopang keberlanjutan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.
Berbagai langkah tersebut ditempatkan sebagai upaya meredam tekanan terhadap kegiatan usaha sekaligus menjaga daya tahan ekonomi. Pemerintah juga berupaya memastikan stabilitas harga pada sektor-sektor yang penting bagi masyarakat.
Empat Otoritas Menjaga Kepercayaan
Purbaya menyampaikan penilaian tersebut sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (20/7). KSSK akan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko global maupun domestik pada periode berikutnya.
Koordinasi melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Keempat lembaga itu memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, pengawasan keuangan, serta penjaminan simpanan.
“Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga,” ujar Purbaya. Ia menekankan bahwa ketahanan tersebut tidak ditopang oleh satu instrumen kebijakan saja.
Menurutnya, kebijakan antarotoritas perlu dirancang agar saling memperkuat dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang erat diharapkan menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia serta mendukung pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.