Pengadaan energi di Pertamina Patra Niaga kini berada dalam pengawasan yang lebih ketat setelah perusahaan menggandeng KPK, Kejaksaan Agung, dan LKPP. Fokus utamanya adalah menjaga pengadaan minyak mentah, produk kilang, BBM, hingga LPG tetap transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Langkah itu dibahas dalam forum Focus Group Discussion di Jakarta. Pembahasan diarahkan pada mitigasi risiko hukum dalam bisnis pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang memiliki dampak besar terhadap rantai pasok energi nasional.
Tata Kelola Jadi Fokus Utama
Di tengah fluktuasi harga energi, ketidakpastian geopolitik, perubahan regulasi, dan risiko hukum operasional, tata kelola dinilai menjadi fondasi utama. Pertamina Patra Niaga menempatkan kepatuhan sebagai bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi masyarakat.
Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi menegaskan bahwa perusahaan harus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Ia juga menyebut seluruh proses pengadaan wajib berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendampingan Hukum dan Pengawasan Eksternal
Dukungan aparat penegak hukum dipandang menjadi elemen penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan. Erwin menyebut kerja bersama dengan KPK dan Kejaksaan membantu mendorong perbaikan dalam proses pengadaan energi.
Dari sisi Kejaksaan Agung, Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun Irene Putri mengapresiasi langkah aktif perusahaan yang meminta pendampingan hukum secara reguler. Menurut dia, keterbukaan korporasi dalam melibatkan lembaga pengawas eksternal merupakan langkah positif untuk perbaikan berkelanjutan.
Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Alam Jamintel Kejaksaan Agung Deny Alvianto juga menilai komitmen itu ikut memperkuat keandalan pasokan energi. Sementara itu, KPK melihat keterlibatan lembaga pengawas sebagai sinyal kuat bahwa perusahaan ingin membangun sistem pengadaan yang bersih dan berintegritas.
Mekanisme Internal Diperketat
Untuk mengendalikan risiko, Pertamina Patra Niaga menerapkan sejumlah mekanisme internal. Langkah tersebut mencakup segregation of duty, four eyes principle, dan optimalisasi fungsi kepatuhan internal.
Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi penting karena pengadaan energi nasional melibatkan rantai pasok yang luas dan sensitif. Dengan pengawasan yang lebih terbuka, perusahaan berupaya menempatkan kepatuhan dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan.