Pengawasan terhadap proyek infrastruktur di Jawa Barat kini mendapat lapisan penguatan baru. BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat menggandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memastikan pembangunan berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai ketentuan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pengerjaan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pelaksana teknis di lapangan. Koordinasi antarlembaga dipandang penting agar setiap proyek tetap tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Sinergi tersebut dibahas dalam silaturahmi di Gedung Kejati Jawa Barat, Bandung. Pertemuan itu dipimpin Kepala BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, Rina Kumala Sari, dan diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Sutikno, S.H., M.H.
Dalam pertemuan itu, para kepala balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum wilayah Jawa Barat juga hadir. Kehadiran mereka menandai adanya dorongan bersama untuk memperkuat pengawalan program pembangunan yang dinilai strategis bagi daerah.
BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat menempatkan kerja sama ini sebagai bagian dari upaya menjaga proyek tetap berada di jalur aturan. Dukungan lintas sektor dipandang dibutuhkan agar pembangunan yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Rina menegaskan bahwa penguatan koordinasi dengan pihak terkait menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai ketentuan. Pandangan ini menempatkan pengawasan bukan sebagai langkah tambahan, melainkan sebagai unsur penting dalam proses pembangunan.
Dari sisi kejaksaan, langkah koordinasi tersebut disambut baik sebagai bentuk penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi pelaksana pembangunan. Respons itu membuka ruang pendampingan dan pengawasan yang lebih erat dalam pelaksanaan proyek.
Dengan pola kerja yang lebih terhubung, kedua pihak berharap iklim pembangunan di Jawa Barat menjadi lebih akuntabel dan efektif. Pengawasan yang kuat juga diharapkan dapat membantu percepatan realisasi proyek infrastruktur.
Dampaknya tidak berhenti pada kelancaran pekerjaan semata. Sinergi BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat dan Kejati Jawa Barat juga diarahkan untuk mendukung konektivitas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Kolaborasi ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan kerja bersama antarlembaga. Di Jawa Barat, penguatan pengawalan proyek menjadi salah satu cara untuk menjaga agar pelaksanaan tetap sesuai aturan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Source: analisapublik.id
