Pemerintah menyiapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII sebagai jalur untuk mengarahkan modal asing ke kegiatan usaha jangka panjang di dalam negeri. Fokusnya bukan sekadar menghimpun dana yang dapat cepat berpindah ketika situasi global berubah.
Kerangka hukum PFII memasuki tahap penting setelah pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati RUU PFII dalam pembicaraan tingkat I. Rancangan undang-undang itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan tingkat II pada Selasa, 21 Juli 2026.
Jika disetujui, PFII akan menjadi instrumen bagi pemerintah untuk menarik investor asing agar membangun perusahaan dan menjalankan aktivitas bisnis di Indonesia. Model ini berbeda dengan investasi portofolio di pasar modal yang pergerakannya lebih mudah dipengaruhi perubahan kondisi internasional.
Menahan investasi dalam jangka panjang
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, menyatakan PFII dirancang untuk mendorong penanaman modal asing yang lebih menetap. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen pada Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Herman, arus dana asing di pasar modal selama ini dapat bergerak cepat mengikuti perubahan situasi global. PFII menawarkan jalur lain dengan mendorong investor membuka dan mengembangkan usaha secara langsung di Indonesia.
“(PFII) biar PMA (Penanaman Modal Asing) itu masuk jangka panjang, nggak gampang masuk gampang keluar, gitu,” kata Herman. Ia menegaskan prinsip kawasan tersebut adalah investor membangun perusahaannya di dalam negeri.
Pendekatan investasi langsung dinilai dapat memberi dampak yang lebih luas bagi perekonomian. Kegiatan usaha investor diharapkan terhubung dengan pembiayaan, penyerapan tenaga kerja, dan sektor ekonomi lainnya.
Pemerintah juga menempatkan PFII sebagai bagian dari upaya memperkuat investasi produktif. Kehadiran pelaku usaha keuangan di kawasan tersebut diharapkan membuka ruang pembiayaan yang lebih besar bagi kegiatan ekonomi di Indonesia.
Fasilitas yang disiapkan di kawasan
Rancangan PFII memuat pengaturan khusus untuk membangun pusat keuangan internasional yang berdaya saing global. Kegiatan usaha di kawasan itu direncanakan menggunakan valuta asing dan bahasa Inggris.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ketentuan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Selain pengaturan transaksi, pemerintah menyiapkan fasilitas fiskal serta berbagai kemudahan nonfiskal.
| Aspek | Pengaturan atau Fasilitas | Tujuan Pemerintah |
|---|---|---|
| Bahasa dan transaksi | Bahasa Inggris dan valuta asing | Mendukung daya saing pusat keuangan internasional |
| Fiskal | Fasilitas perpajakan dan kepabeanan | Meningkatkan daya tarik investasi |
| Nonfiskal | Golden visa, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, dan residensi | Memudahkan pelaku usaha sektor keuangan |
Purbaya mengatakan, “Terdapat juga pengaturan khusus antara lain pengaturan tentang bahasa yaitu penggunaan bahasa Inggris, kegiatan usaha di PFII dilakukan dengan valuta asing.” Ketentuan itu menjadi bagian dari paket yang disiapkan untuk menarik pelaku usaha sektor keuangan dari dalam dan luar negeri.
Kemudahan nonfiskal mencakup golden visa, urusan keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, dan residensi. Paket ini disiapkan agar pelaku usaha memiliki kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan di kawasan PFII.
Memperluas pembiayaan produktif
Pemerintah menilai PFII dapat membantu memperkuat pembiayaan proyek strategis nasional dan infrastruktur. Kawasan ini juga diharapkan mendukung pembiayaan berkelanjutan dalam agenda pendalaman sektor keuangan Indonesia.
Dilansir Kompas.com, pembentukan PFII dipandang sebagai upaya meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Keputusan legislatif pada tahap berikutnya akan menentukan landasan bagi pengaturan valuta asing, fasilitas fiskal, dan kemudahan investasi di kawasan tersebut.