Pemadaman listrik yang berulang di berbagai daerah kembali menyorot rapuhnya sistem kelistrikan nasional. Di tengah kondisi itu, pemanfaatan PLTS atap rumah tangga dinilai bisa menjadi langkah yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau masyarakat.
Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng, menilai desentralisasi energi perlu diperkuat melalui konsep prosumer. Dalam konsep ini, masyarakat tidak hanya memakai listrik, tetapi juga dapat memproduksinya sendiri.
PLTS atap rumah tangga disebut punya biaya lebih rendah
Arman mencontohkan PLTS atap skala rumah tangga sebagai bentuk nyata dari skema tersebut. Ia menyebut biaya pembangkitan listriknya sekitar Rp 1.100 per kilowatt hour (kWh), lebih rendah dibanding listrik konvensional yang disebut berada di kisaran Rp 1.400 per kWh.
| Aspek | Penjelasan | Angka/Keterangan |
|---|---|---|
| PLTS atap rumah tangga | Salah satu bentuk prosumer yang disarankan Arman | Sekitar Rp 1.100/kWh |
| Listrik konvensional | Tarif pembanding yang disebut dalam artikel | Sekitar Rp 1.400/kWh |
Ia menilai partisipasi publik seperti ini semestinya mendapat dukungan penuh dan tidak dipersulit oleh regulasi. Menurutnya, kebijakan energi perlu disusun dengan pandangan sistemik agar rantai pasok energi lebih kuat menghadapi ancaman krisis.
Ketergantungan pada batu bara masih jadi persoalan utama
Arman juga menyoroti bahwa sistem kelistrikan Indonesia masih terlalu bergantung pada energi fosil, terutama batu bara. Ia menyebut lemahnya implementasi kebijakan domestic market obligation atau DMO serta sinkronisasi antarlembaga membuat jaminan pasokan energi primer belum optimal.
Masalah itu dinilai semakin penting karena perkiraan kebutuhan listrik yang sempat dianggap turun setelah pandemi ternyata meleset. Aktivitas industri dan pembangunan infrastruktur digital justru membuat kebutuhan energi tetap naik, sehingga perencanaan kelistrikan perlu lebih adaptif.
EBT dan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan
Dalam pandangannya, pemerintah perlu serius menjalankan transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah mitigasi strategis. Pasokan EBT domestik yang melimpah dinilai dapat meredam dampak volatilitas harga energi global sekaligus mengurangi beban subsidi negara.
Arman juga menekankan perlunya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tepat agar beban masyarakat tidak semakin berat. Dalam pernyataan yang dilansir situs ITS, gagasan kemandirian energi itu disebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau.
Di tengah ancaman pemadaman yang masih muncul di berbagai daerah, dorongan terhadap PLTS atap rumah tangga menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas tentang masa depan listrik nasional. Arman menilai pembenahan tata kelola listrik dan percepatan transisi energi harus berjalan bersamaan agar sistem kelistrikan menjadi lebih andal.