Polemik paling besar yang membayangi Dadan Hindayana datang dari urusan yang justru menjadi inti tugas Badan Gizi Nasional, yaitu kualitas dan keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Dalam rapat bersama DPR pada November 2025, Dadan menyebut ada 11.640 penerima manfaat yang terdampak dugaan keracunan, terdiri dari 636 orang rawat inap dan 11.004 orang rawat jalan.
Angka itu membuat sorotan terhadap tata kelola program makin tajam. BGN kemudian memperketat SOP, meningkatkan pengawasan dapur MBG, memberi sanksi kepada mitra yang melanggar, dan menghentikan operasional sejumlah SPPG yang terkait kasus keracunan.
Di tengah penanganan itu, pemerintah memutuskan melakukan evaluasi besar terhadap tata kelola dan mutu program MBG. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pencopotan Dadan dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional, yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut evaluasi menemukan persoalan kedisiplinan terhadap SOP, tata kelola, dan mutu makanan yang diterima penerima manfaat. Pergantian itu juga membuat Nanik Sudaryati Deyang masuk sebagai pengganti Dadan.
Serangkaian pernyataan yang memicu kontroversi
Jauh sebelum dicopot, Dadan sudah beberapa kali menjadi pusat perdebatan publik. Salah satu yang paling awal muncul pada Januari 2025 saat ia mengusulkan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam MBG.
Alasannya, Indonesia punya keragaman pangan lokal dan di sejumlah wilayah, terutama Indonesia Timur, ulat sagu serta beberapa jenis serangga sudah lama dikonsumsi. Usulan itu memecah respons publik karena sebagian pihak menilainya selaras dengan kearifan lokal, sementara yang lain menganggapnya tidak sejalan dengan harapan masyarakat terhadap program makan bergizi yang dibiayai negara.
Polemik lain muncul saat Dadan berbicara dalam sebuah acara di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, pada 25 Mei 2025. Ia menceritakan kebiasaannya minum sekitar dua liter susu per hari dan mengaitkannya dengan tinggi badan kedua anaknya yang disebut lebih dari 180 sentimeter.
Pernyataan tersebut menuai kritik karena dinilai kurang peka terhadap kondisi banyak keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian. Dadan kemudian menjelaskan bahwa cerita itu merupakan pengalaman pribadi, bukan kebijakan resmi MBG.
Ramadan, isi paket, dan kritik soal standar
Sorotan terhadap pelaksanaan MBG juga menguat ketika Ramadan 2025. Saat banyak siswa berpuasa, BGN mengubah mekanisme distribusi agar makanan bisa dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka.
Namun kritik tetap muncul karena isi paket di lapangan disebut tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran awal. Jika semula disebut akan berisi susu, telur rebus, kurma, buah-buahan, dan makanan tahan lama lainnya, sebagian penerima justru mendapat sereal instan, roti, serta dua butir kurma.
Perbedaan antara rencana dan realisasi itu memunculkan pertanyaan soal standar dan mutu layanan. Polemik ini sekaligus memperkuat kesan bahwa pengawasan distribusi MBG belum berjalan seragam di semua wilayah.
Belanja penunjang yang ikut disorot
Kritik terhadap Dadan tidak hanya datang dari urusan menu dan pengawasan pangan. BGN juga ikut disorot karena pengadaan barang penunjang operasional yang nilainya dianggap besar.
Polemik terbesar muncul pada April 2026 setelah informasi pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk operasional Kepala SPPG beredar luas. Dadan mengakui pengadaan itu merupakan bagian dari anggaran 2025 untuk mendukung mobilitas petugas MBG di lapangan.
Realisasinya mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Berdasarkan harga e-katalog sekitar Rp49,95 juta per unit, pengadaan 25.000 unit diperkirakan mencapai sekitar Rp1,24 triliun, sedangkan realisasi 21.801 unit setara sekitar Rp1,08 triliun.
Polemik lain juga muncul pada pengadaan semir dan sikat sepatu senilai sekitar Rp1,5 miliar. Barang itu disebut masuk sebagai perlengkapan pendidikan dan pelatihan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
Besarnya anggaran untuk kebutuhan penunjang membuat prioritas belanja BGN ikut dipertanyakan. Kritik semakin kuat karena pada saat yang sama program MBG masih bergulat dengan masalah kualitas makanan dan kasus keracunan di berbagai daerah.
Wacana perluasan yang ikut menambah sorotan
Menjelang akhir masa jabatannya, Dadan juga memunculkan wacana yang tak kalah ramai dibahas, yakni perluasan MBG ke Arab Saudi. Gagasan itu disampaikan pada akhir Mei 2026 setelah kunjungannya ke Sekolah Indonesia Jeddah dan disebut mendapat respons positif dari para siswa di sana.
Dadan bahkan menyebut Sekolah Indonesia Jeddah berpotensi menjadi lokasi percontohan pertama MBG di luar negeri jika mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Namun usulan itu langsung menuai kritik karena dinilai belum relevan ketika persoalan program di dalam negeri belum selesai ditangani.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama MBG yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia. Kritik juga menguat setelah muncul perhitungan bahwa program itu berpotensi menjangkau sekitar 1.400 siswa Indonesia di Arab Saudi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp132 juta per hari.
Di tengah banyaknya polemik yang mengiringi program MBG, pergantian pimpinan BGN kini menjadi titik penting untuk melihat arah pembenahan berikutnya. Publik masih menunggu apakah tata kelola, pengawasan, dan mutu layanan bisa dibuat lebih ketat setelah evaluasi yang berujung pada pencopotan Dadan Hindayana.
Source: www.suara.com
