Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan bisa mulai dicairkan paling cepat pada Juni. Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.
Meski sudah ada dasar hukumnya, pencairan gaji ke-13 belum memiliki tanggal pasti. Pemerintah hanya menetapkan Juni sebagai patokan awal, sementara pelaksanaan di lapangan tetap bisa menyesuaikan kesiapan teknis dan kondisi fiskal negara.
Dasar aturan dan ruang pencairan
PP Nomor 9 Tahun 2026 menjadi payung hukum utama untuk pembayaran gaji ke-13 pada 2026. Aturan ini memberi kepastian bahwa hak tersebut tetap berjalan, tetapi tidak mengikat pemerintah pada satu tanggal serentak untuk semua penerima.
Karena itu, penyaluran masih bisa berlangsung setelah Juni bila ada kendala teknis atau pertimbangan kapasitas fiskal. Pola pada tahun-tahun sebelumnya yang biasa terjadi di awal bulan juga membuat periode Juni menjadi perhatian utama para penerima.
Siapa saja yang berhak menerima
Daftar penerima mencakup PNS, Calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pensiunan PNS. Pemerintah juga memasukkan pegawai lembaga penyiaran publik yang pendanaannya bersumber dari APBN.
Namun, tidak semua ASN otomatis masuk daftar penerima. ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara tidak berhak menerima gaji ke-13, begitu juga ASN yang ditugaskan di luar instansi pemerintah dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
Cara perhitungan gaji ke-13
Besaran gaji ke-13 dihitung dari komponen penghasilan yang diterima pada bulan Mei. Skema ini membuat nilai pembayaran mengikuti data penghasilan terakhir sebelum pencairan dilakukan.
Karena komponen penghasilan tiap jabatan bisa berbeda, nominal gaji ke-13 juga tidak selalu sama antarpegawai. Sistem ini memberi dasar hitung yang lebih mutakhir sekaligus menyesuaikan kondisi masing-masing penerima.
Komponen untuk penerima yang dananya dari APBN
Bagi penerima yang dananya bersumber dari APBN, gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja mengikuti pangkat, jabatan, atau kelas jabatan masing-masing.
Susunan komponen ini membuat total penerimaan bisa berbeda di setiap posisi. Perbedaan terbesar umumnya berasal dari tunjangan kinerja yang memang tidak seragam.
Ketentuan bagi aparatur di daerah
Untuk aparatur di instansi daerah, komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau umum. Di luar itu, ada tambahan penghasilan yang nilainya maksimal satu bulan gaji.
Tambahan tersebut tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Karena itu, besaran akhir yang diterima di daerah dapat berbeda, meski tetap berada dalam kerangka aturan yang sama.
Alasan gaji ke-13 tetap dinanti
Pemerintah menempatkan gaji ke-13 sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara. Di saat yang sama, kebijakan ini juga diarahkan untuk membantu kebutuhan pendidikan keluarga yang biasanya meningkat menjelang tahun ajaran baru.
Itulah sebabnya Juni selalu menjadi bulan yang diperhatikan oleh para penerima. Dengan landasan PP Nomor 9 Tahun 2026, pencairan gaji ke-13 pada 2026 kini memiliki kepastian hukum, sementara mekanisme teknisnya tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.
