Pemerintah akan membuka data positif perkembangan investasi di Indonesia kepada publik setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM dan Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani.
Langkah itu menegaskan bahwa pemerintah ingin masyarakat melihat kondisi investasi nasional berdasarkan fakta yang jelas. Dari laporan yang disampaikan, terdapat sinyal bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia terus menguat di berbagai sektor strategis.
Temuan dari lawatan luar negeri menjadi dasar laporan
Rosan baru kembali dari rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia sebelum dipanggil ke kediaman Presiden di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (14/6) malam. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga mengumpulkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan terkini.
Hadir antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Presiden minta data positif disampaikan terbuka
Seskab Teddy menjelaskan bahwa Rosan membawa laporan hasil perjalanan dinas yang berisi fakta dan data mengenai meningkatnya minat investor asing terhadap Indonesia. Menurut Teddy, isi laporan itu dinilai positif bagi iklim investasi nasional dan tidak seharusnya berhenti di ruang rapat.
Prabowo kemudian meminta agar data positif tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik. Ia ingin masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai situasi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Penguatan kepercayaan investor jadi sorotan
Pemerintah menilai masuknya investasi ke berbagai sektor strategis sebagai tanda bahwa Indonesia masih menarik di mata dunia. Minat investor global yang tinggi juga disebut menjadi indikator bahwa pembicaraan dan kerja sama ekonomi yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil.
Karena itu, Rosan diminta menjelaskan perkembangan tersebut pada Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka. Penjelasan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keterbukaan informasi di bidang ekonomi.
Transparansi diposisikan sebagai bagian dari tata kelola
Arahan Prabowo juga memperlihatkan penekanan pada tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Pemerintah ingin memastikan setiap perkembangan penting, terutama yang berkaitan dengan investasi, dapat dipahami masyarakat melalui informasi resmi berbasis data.
Di tengah dinamika global yang terus berubah, penyampaian informasi yang jelas dinilai penting untuk menjaga persepsi publik dan memperkuat keyakinan bahwa Indonesia masih berada di jalur yang menarik bagi investor. Dengan keterbukaan itu, pemerintah berharap optimisme terhadap prospek investasi nasional ikut terjaga.
