Presiden Prabowo Subianto meminta pembenahan program makan bergizi gratis (MBG) dikaji dengan sangat hati-hati sebelum diputuskan. Arahan itu menekankan bahwa kebijakan yang menyangkut jutaan penerima tidak boleh diambil secara tergesa-gesa.
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyampaikan pesan tersebut usai rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat itu membahas Koperasi Desa Merah Putih dan pelaksanaan MBG.
Penataan penerima manfaat menjadi titik penting
Salah satu isu utama yang dibahas adalah penataan penerima manfaat MBG. Agustina mengatakan anak dari kategori desil 8 ke atas tidak lagi diberikan MBG, tetapi penerapannya masih perlu dikaji cermat agar tidak memunculkan persoalan baru.
Ia menegaskan Prabowo meminta seluruh kebijakan dalam program tersebut diperiksa dari berbagai sisi terlebih dahulu. Menurut dia, arahan presiden bukan menolak perbaikan, melainkan memastikan langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Tapi poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden, ya,” kata Agustina.
Dampak psikologis di sekolah ikut diperhitungkan
Agustina menjelaskan bahwa penataan penerima MBG tidak bisa hanya dilihat dari sisi administrasi. Ia mencontohkan situasi di sekolah ketika ada siswa yang tetap menerima MBG dan ada yang tidak menerima bantuan yang sama.
Menurut dia, kondisi seperti itu harus diperhitungkan dari sisi psikologis dan aspek lain agar kebijakan berjalan adil serta tidak menimbulkan masalah baru di lapangan. “Kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini,” ujarnya.
BGN diberi waktu sekitar satu bulan
Prabowo disebut memberi waktu sekitar satu bulan kepada BGN untuk mengkaji ulang skema yang masih memerlukan penyesuaian. Dalam masa itu, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan jutaan penerima diminta diperiksa kembali secara menyeluruh.
Agustina mengatakan presiden ingin keputusan untuk program sebesar MBG tidak diambil secara buru-buru. Ia menyebut pemerintah tetap memusatkan perhatian pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pangan bergizi.
“Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa arah besar kebijakan itu tetap sama, yakni memastikan bantuan mengalir kepada warga yang paling membutuhkan. Pada saat yang sama, kelompok dengan kondisi ekonomi yang lebih tinggi tidak lagi menjadi prioritas dalam penyaluran MBG.
Dengan begitu, penyesuaian program diharapkan bisa lebih tepat sasaran tanpa mengabaikan dampak sosial di sekolah maupun di masyarakat. Pemerintah pun diminta memastikan setiap perubahan benar-benar matang sebelum diterapkan ke lapangan.
