Prabowo Subianto menegaskan bahwa keuntungan dari konsesi tambang, perkebunan, dan fasilitas pembiayaan negara tidak semestinya berhenti di luar Indonesia. Ia menilai, jika negara sudah memberi dukungan besar, hasil dari usaha itu juga harus kembali menguatkan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam forum itu, Prabowo menyorot pelaku usaha yang menerima konsesi lahan dan kredit dari bank pemerintah, tetapi setelah usahanya berjalan justru membawa keuntungan ke luar negeri.
Sorotan pada manfaat yang harus kembali ke rakyat
Bagi Prabowo, dukungan negara kepada dunia usaha bukanlah pemberian tanpa arah. Konsesi tambang, konsesi kebun, dan pembiayaan dari bank milik pemerintah, menurut dia, berasal dari sumber daya dan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga manfaatnya pun wajib dirasakan kembali oleh publik.
Ia menekankan bahwa ketidakadilan muncul ketika fasilitas negara digunakan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi nilai tambahnya tidak ikut berputar di dalam negeri. Dalam pandangannya, kondisi seperti itu membuat rakyat tidak merasakan hasil yang seharusnya hadir dari kekayaan nasional.
Prabowo juga mengaitkan persoalan ini dengan arus uang yang keluar dari Indonesia. Jika keuntungan dari sumber daya alam justru dinikmati di luar negeri, maka ekonomi domestik ikut kehilangan kesempatan untuk tumbuh lebih kuat.
Hilirisasi diposisikan sebagai jalan kedaulatan ekonomi
Di hadapan peserta acara, Prabowo menempatkan hilirisasi bukan sekadar sebagai program industri, melainkan bagian dari kedaulatan ekonomi. Ia melihat pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebagai cara agar manfaatnya tetap berada di tangan bangsa sendiri.
Pandangan itu sejalan dengan arah pembangunan industri berbasis sumber daya alam yang tengah didorong pemerintah. Dalam kerangka tersebut, hilirisasi dipahami sebagai upaya menambah nilai, memperkuat industri nasional, dan memastikan hasil kekayaan alam tidak hanya berhenti pada tahap pengambilan bahan mentah.
Dengan cara itu, nilai tambah yang dihasilkan diharapkan tidak keluar dari rantai ekonomi nasional. Justru sebaliknya, manfaat tersebut semestinya memperluas lapangan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.
Nada keras terhadap pihak yang dinilai tidak berpihak kepada bangsa
Prabowo juga menyampaikan kritik dengan bahasa yang tegas kepada pihak-pihak yang dianggap tidak mengutamakan kepentingan Indonesia. Ia menolak praktik memanfaatkan kecerdasan, modal, dan fasilitas negara untuk memperkaya bangsa lain.
“Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain,” ujar Prabowo dalam pidatonya. Ia menambahkan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh terus berada dalam kondisi miskin hanya karena uang dari kekayaan nasional justru mengalir ke luar negeri.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa keberpihakan pada rakyat dan bangsa menjadi ukuran penting dalam arah kebijakan pemerintah. Dari sudut pandang Prabowo, siapa pun yang tidak membela rakyat dan bangsanya sendiri tidak layak mendapat tempat di lingkar pemerintahannya.
Pesan untuk pelaku usaha penerima fasilitas negara
Pidato di Cilacap juga menjadi sinyal bagi pelaku usaha yang memperoleh konsesi dan kredit dari negara. Pesannya jelas, dukungan publik harus dibarengi tanggung jawab moral agar hasil usaha memberi dampak langsung kepada ekonomi nasional.
Prabowo menilai negara sudah memberi banyak fasilitas, mulai dari konsesi lahan hingga akses pembiayaan melalui bank pemerintah. Karena itu, keuntungan yang lahir dari fasilitas tersebut semestinya tidak dipindahkan ke luar negeri tanpa memberi manfaat yang sepadan bagi rakyat.
Dalam kerangka besar kebijakannya, Prabowo menggabungkan isu tambang, perkebunan, kredit bank pemerintah, dan hilirisasi dalam satu garis yang sama. Ia ingin memastikan bahwa kekayaan nasional bekerja untuk kepentingan nasional, bukan menjadi sumber keuntungan yang lepas dari Indonesia.
Source: www.viva.co.id