Pemerintah akan menata ekspor sumber daya alam melalui skema satu pintu sebagai bagian dari upaya memastikan kekayaan alam Indonesia memberi manfaat lebih besar bagi rakyat. Arah kebijakan ini ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kendali negara atas aliran manfaat ekonomi dari sektor sumber daya alam. Pemerintah ingin memastikan hasil pengelolaan kekayaan alam tidak lebih banyak berhenti sebagai keuntungan yang mengalir ke luar negeri.
Prabowo menilai selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam masih banyak mengalir keluar. Karena itu, penataan ekspor satu pintu dipandang penting agar kebocoran manfaat ekonomi bisa ditekan dan hasilnya lebih besar tinggal di dalam negeri.
Dalam pandangan Prabowo, negara tidak boleh membiarkan hasil sumber daya alam hanya menjadi angka dalam perdagangan luar negeri. Ia menekankan bahwa keuntungan dari sektor ini harus memberi dampak nyata bagi masyarakat di dalam negeri.
Hilirisasi Jadi Kunci Nilai Tambah
Selain penataan ekspor, Prabowo menyoroti pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi. Ia menyebut hilirisasi sebagai jalan untuk menaikkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Pendekatan ini menempatkan pengolahan di dalam negeri sebagai langkah penting sebelum produk masuk ke pasar ekspor. Dengan cara itu, Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga bisa menangkap nilai ekonomi yang lebih besar.
Prabowo juga menekankan penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor. Arah kebijakan ini ditujukan agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional lebih besar dirasakan masyarakat dan tidak cepat keluar dari sistem ekonomi domestik.
Ekonomi Harus Berpijak pada Pancasila
Di tengah penjelasan soal ekspor dan industri, Prabowo mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut prinsip ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan rakyat harus menjadi dasar kebijakan nasional.
Menurut dia, arah pembangunan ekonomi sudah digariskan oleh para pendiri bangsa melalui Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.
Dalam kerangka itu, koperasi dipandang sebagai salah satu alat penting. Prabowo menyebut koperasi dapat membantu rakyat keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.
UMKM dan Desa Masuk Pusat Perhatian
Prabowo juga memberi perhatian pada penguatan usaha kecil dan menengah. Ia memandang sektor ini memiliki peran besar dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Desa ikut disebut sebagai wilayah yang perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Arah ini menunjukkan bahwa pemerataan tidak hanya bergantung pada kota besar, tetapi juga pada penguatan basis ekonomi di tingkat lokal.
Pemerintah, menurut Prabowo, ingin agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka makro. Hasil pembangunan harus menyentuh lebih banyak lapisan masyarakat secara langsung.
Pada akhirnya, Prabowo menegaskan tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka itu, ekspor sumber daya alam satu pintu bukan sekadar soal administrasi perdagangan, melainkan bagian dari upaya menjaga agar kekayaan alam benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional.
Source: www.viva.co.id
