Gini Ratio Kota Probolinggo yang turun ke 0,258 menjadi penanda penting bahwa pemerataan ekonomi mulai bergerak lebih nyata. Angka itu menempatkan kota ini di posisi terendah kedua dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, sehingga sorotan pun tertuju pada kualitas pertumbuhan yang terjadi di daerah tersebut.
Dalam ukuran Gini Ratio, angka yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Karena itu, capaian Probolinggo dipandang sebagai sinyal bahwa pertumbuhan kota tidak hanya terjadi, tetapi juga mulai dirasakan oleh lapisan masyarakat yang lebih luas.
Kepala BPS Kota Probolinggo, Joko Santoso, menjelaskan bahwa Gini Ratio memang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat. Ia menilai angka 0,258 tergolong baik dan rendah untuk ukuran kota.
Pemerataan yang menonjol di wilayah perkotaan
Capaian ini menjadi menarik karena wilayah perkotaan umumnya memiliki kesenjangan ekonomi lebih tinggi dibanding daerah berbasis pertanian. Di tengah karakter seperti itu, Probolinggo justru mampu menjaga ketimpangan tetap rendah.
Bagi BPS, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di kota ini tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada pemerataan manfaat. Hal ini membuat Probolinggo menonjol di antara daerah lain di Jawa Timur.
Rendahnya Gini Ratio tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah daerah menjaga daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi salah satu langkah yang ikut mendukung kondisi itu.
Selain itu, penekanan angka kemiskinan dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga disebut berperan dalam menjaga pemerataan. Kombinasi berbagai langkah itu membantu ekonomi bergerak tanpa memperlebar jurang pendapatan secara tajam.
Daya beli dan kemiskinan jadi indikator penting
BPS menekankan bahwa pengukuran kemiskinan dilakukan melalui pola pengeluaran masyarakat, bukan dari penghasilan yang disampaikan langsung. Cara ini dipakai agar gambaran kondisi ekonomi warga lebih objektif.
Dalam kehidupan sehari-hari, pengeluaran juga menjadi acuan untuk melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Jika daya beli tetap terjaga dan masyarakat masih bisa berbelanja secara normal, kondisi ekonomi dinilai relatif stabil.
Penurunan angka kemiskinan bersama rendahnya Gini Ratio dipandang sebagai tanda bahwa pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan lebih merata. Meski begitu, BPS mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Dorongan pemerintah daerah untuk program yang lebih tepat sasaran
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyebut capaian ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menilai arah kebijakan yang ditempuh sejauh ini sudah bergerak positif.
Aminuddin juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar capaian statistik. Menurut dia, manfaat pembangunan harus hadir melalui akses kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Perhatian juga diarahkan kepada kelompok masyarakat rentan yang masih membutuhkan perlindungan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah kota akan memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis data agar bantuan dan intervensi lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan sehat melalui dorongan terhadap perkembangan usaha dan investasi. Arah kebijakan itu ditujukan agar peningkatan kesejahteraan berlangsung lebih merata dan berkeadilan di Kota Probolinggo.
Source: infopublik.id
