Kasus beras bantuan di Bangkalan yang dinilai tidak layak konsumsi langsung memantik desakan agar Perum Bulog menjalani audit total. Sorotan tidak berhenti pada penggantian beras, karena persoalan ini dianggap menyentuh cara negara menjaga mutu bantuan pangan yang diterima masyarakat miskin.
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menilai bantuan pangan harus sampai ke warga dalam kondisi layak, aman, dan bermutu. Karena itu, ia melihat temuan di Bangkalan sebagai peringatan serius bahwa ada persoalan dalam rantai penyimpanan dan distribusi yang tidak boleh dibiarkan berulang.
Audit tak cukup berhenti di penggantian beras
Rajiv menilai langkah mengganti beras memang perlu dilakukan segera agar hak konsumsi warga tidak tertunda. Namun, ia menegaskan bahwa penggantian semata tidak menyentuh akar masalah jika sistem yang sama tetap dibiarkan bekerja tanpa pembenahan.
Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kondisi gudang, proses penyimpanan, pengendalian mutu, dan alur distribusi menuju titik penerima. Menurut dia, persoalan seperti ini menunjukkan perlunya pemeriksaan dari hulu, bukan hanya reaksi setelah masalah ditemukan di lapangan.
Sorotan ke gudang, hama, dan kebersihan
Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti fasilitas penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ia menilai sirkulasi udara dan kebersihan gudang harus diperhatikan lebih serius karena dua hal itu berpengaruh pada mutu beras selama disimpan.
Menurut Rajiv, gudang yang tidak terjaga berisiko memunculkan hama dan menurunkan kualitas stok sebelum bantuan sampai ke masyarakat. Jika pembenahan fasilitas tidak dilakukan, ia menilai masalah serupa masih bisa muncul pada pengiriman berikutnya.
Pengawasan internal diminta diperketat
Rajiv meminta Bulog, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal. Ia menilai penggantian komoditas tidak akan menyelesaikan persoalan bila pergudangan dan pengendalian mutu tetap lemah.
Ia juga membuka kemungkinan sanksi atau evaluasi jabatan apabila ada kelalaian petugas di lapangan. Dalam pandangannya, pimpinan Bulog setempat juga harus ikut memikul tanggung jawab bila masalah bermula dari gudang, pengawasan, atau pelaksanaan prosedur operasional standar.
Keresahan di tingkat penerima bantuan
Kasus di Bangkalan, menurut Rajiv, tidak hanya berdampak pada soal teknis distribusi. Ia menyebut kejadian itu menimbulkan keresahan di kalangan warga penerima manfaat dan perangkat desa yang ikut menyalurkan bantuan.
Karena itu, ia mendorong pemeriksaan mutu dilakukan sebelum bantuan dikirim ke lapangan. Langkah seperti itu dinilai lebih proaktif dan dapat mencegah komoditas bermutu rendah lolos ke tangan masyarakat atau membuat perangkat desa baru mengetahui masalah setelah bantuan diterima.
Pemeriksaan mutu perlu meluas
Rajiv juga meminta audit mutu dilakukan secara masif di wilayah lain. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada bantuan pangan lain yang beredar dalam kondisi serupa.
Fokus pengawasan parlemen, kata dia, akan diperketat terutama pada transparansi penyimpanan dan akuntabilitas pengeluaran stok dari gudang pemerintah. Bantuan pangan, menurut Rajiv, tidak boleh hanya hadir sebagai pemenuhan administrasi penyaluran, melainkan harus benar-benar layak diterima karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat.
