Parlemen Afrika Selatan mulai membuka jalan bagi proses pemakzulan terhadap Presiden Cyril Ramaphosa setelah Mahkamah Konstitusi menilai keputusan sebelumnya yang menolak penyelidikan tidak sesuai konstitusi. Langkah ini membuat skandal Farmgate kembali menekan posisi Ramaphosa, meski peluangnya untuk benar-benar dicopot masih dianggap kecil.
Kamar rendah parlemen akan membentuk komite khusus untuk menelaah bukti lebih dulu sebelum memutuskan apakah ada dasar untuk melanjutkan proses formal terhadap presiden. Badan penyelidik itu diperkirakan bekerja selama beberapa bulan sebelum menyampaikan rekomendasi kepada parlemen.
Tekanan terhadap Ramaphosa berpusat pada tuduhan soal uang tunai asing senilai 4 juta dolar AS yang disebut disembunyikan di dalam sofa di peternakan Phala Phala miliknya. Pertanyaan yang terus muncul adalah bagaimana uang itu diperoleh, apakah sudah dilaporkan, dan mengapa disimpan di furnitur, bukan di bank.
Ramaphosa, yang berkuasa sejak 2018 dengan janji memerangi korupsi, membantah melakukan kesalahan. Ia juga menyatakan pada pekan lalu bahwa dirinya menghormati putusan pengadilan yang menghidupkan kembali proses pemakzulan.
Pada Senin malam, Ramaphosa mengatakan ia tidak akan mundur dari jabatannya. Ia juga berencana menggugat secara hukum laporan panel independen yang menemukan bukti awal bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran.
Kasus ini diajukan oleh dua partai oposisi, yaitu Economic Freedom Fighters dan African Transformation Movement. EFF bahkan secara terbuka menyerukan agar presiden lengser dari kursinya.
Di sisi lain, partai pimpinan Ramaphosa, ANC, ikut merespons tekanan yang kian besar. Partai itu menggelar rapat Komite Eksekutif Nasional pada Selasa untuk membahas langkah yang akan diambil terkait skandal tersebut, menurut juru bicara partai.
Walau komite pemakzulan bisa menghasilkan temuan yang merugikan, Ramaphosa masih dinilai punya peluang besar untuk bertahan di majelis rendah. Untuk mencopot presiden dari jabatan, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota parlemen.
ANC masih memegang lebih dari sepertiga kursi di Majelis Nasional meski kehilangan mayoritasnya pada 2024. Susunan kursi itu membuat upaya melengserkan Ramaphosa tetap berat, sekalipun penyelidikan pemakzulan terus berjalan.
Bagi Ramaphosa, situasi ini menjadi ujian politik paling sensitif sejak skandal Phala Phala mencuat. Di tengah tekanan oposisi, putusan pengadilan, dan langkah parlemen yang kembali membuka penyelidikan, ia harus mempertahankan posisinya sambil menghadapi sorotan baru atas integritas kepemimpinannya.