Renovasi 40.000 rumah tidak layak huni di Jawa Barat mulai dijalankan pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Program ini menjadi bagian dari target nasional 400.000 rumah yang dibedah, dengan sasaran utama masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki hunian yang lebih aman dan layak.
Tahap awal pelaksanaan dilakukan di Desa Banyusari, Kabupaten Bandung, melalui perbaikan simbolis 10 rumah warga. Momen peresmian itu turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri PKP Maruarar Sirait, yang meninjau langsung rumah-rumah sasaran di lapangan.
Skema bantuan untuk warga
Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan Rp 20 juta. Dana tersebut dipakai untuk membeli material bangunan dan membayar upah kerja, sehingga proses renovasi tidak menambah beban biaya bagi warga sasaran.
Skema BSPS mendorong pemilik rumah ikut memperbaiki hunian mereka sendiri dengan dukungan dana, material, dan pendampingan dari pemerintah. Dengan pola ini, perbaikan rumah diarahkan agar tetap tepat guna dan sesuai kebutuhan lapangan.
Rincian program di Jawa Barat
- Alokasi renovasi: 40.000 rumah
- Bantuan per rumah: Rp 20 juta
- Sasaran nasional: 400.000 rumah
- Lokasi awal simbolis: Desa Banyusari, Kabupaten Bandung
- Skema pelaksanaan: BSPS atau bedah rumah swadaya
Dalam peresmian itu, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa renovasi 40.000 rumah di Jawa Barat resmi dimulai melalui bantuan program bedah rumah Kementerian PKP. Kehadiran pemerintah daerah dan pusat menunjukkan koordinasi dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
Tender rakyat dan perputaran ekonomi desa
Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program ini menggunakan skema tender rakyat. Mekanisme tersebut memberi ruang kepada kelompok penerima manfaat untuk memilih tiga toko bangunan terdekat, sehingga harga material lebih kompetitif dan proses pembelian lebih transparan.
Model ini juga membuat dana berputar di tingkat lokal karena toko material dan tenaga kerja berasal dari lingkungan sekitar. Di Desa Banyusari, skema itu dinilai mampu menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pengerjaan rumah warga.
Dalam contoh awal pelaksanaan, pagu anggaran Rp 175 juta untuk 10 rumah dapat diselesaikan dengan nilai Rp 164 juta. Selisih penghematan kemudian dikembalikan untuk menambah kebutuhan material pembangunan rumah warga, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.
Kebutuhan di daerah masih besar
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut ada 966 unit rumah di wilayahnya yang menjadi sasaran BSPS di 63 desa. Data itu memperlihatkan bahwa kebutuhan perbaikan rumah layak huni masih tinggi dan perlu pendataan yang teliti agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Selain memperbaiki kondisi fisik rumah, program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa. Keterlibatan toko bangunan dan pekerja setempat dinilai memberi dampak ganda bagi aktivitas usaha kecil di wilayah penerima bantuan.
Bagi keluarga penerima manfaat, renovasi rumah berarti hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati. Dalam beberapa kasus, kondisi rumah yang lebih layak juga dapat mendukung aktivitas usaha rumahan yang bergantung pada tempat tinggal yang memadai.
Dedi Mulyadi bahkan menambah bantuan pribadi sebesar Rp 20 juta untuk mendukung modal usaha salah satu penerima manfaat. Langkah itu memperlihatkan bahwa program bedah rumah tidak hanya menyasar bangunan, tetapi juga membuka ruang bagi keluarga penerima agar lebih mandiri secara ekonomi.
