Lima usulan prioritas dari Pemerintah Kota Tegal kini masuk ke pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp147 miliar. Daftar ini mencakup proyek yang menyentuh pasar tradisional, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan akses jalan, sehingga langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar warga.
Usulan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Semarang. Melalui skema Bantuan Keuangan, Pemkot Tegal berharap dukungan dari provinsi bisa memperkuat pelaksanaan program yang dinilai berat jika hanya ditopang anggaran daerah.
Lima proyek yang diajukan Tegal
Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah revitalisasi Pasar Sumurpanggang. Pasar tradisional masih menjadi ruang penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pembenahan fasilitasnya dipandang punya dampak langsung bagi pergerakan ekonomi lokal.
Selain itu, Pemkot Tegal juga mengajukan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di TPA Bokong Semar. Program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan persampahan yang semakin mendesak di daerah.
Dua usulan lain berkaitan dengan infrastruktur pengendali lingkungan, yakni perkuatan tebing Sungai Jetty Muara saluran pembuangan Gajahmada di Kelurahan Tegalsari serta rekonstruksi jalan pada Jl. Inspeksi akses menuju IPLT Muarareja. Keduanya menunjukkan bahwa kebutuhan fisik di lapangan tidak hanya soal jalan, tetapi juga menyangkut perlindungan kawasan dan kelancaran layanan dasar.
Program kelima adalah pembangunan atau pengembangan IPAL komunal domestik beserta jaringan perpipaan Rusunawa Kraton. Fasilitas ini penting untuk mendukung sanitasi komunal yang lebih layak bagi warga.
Mengapa bantuan provinsi dibutuhkan
Kepala Bapperida Kota Tegal, M. Ismail Fahmi, menyebut usulan itu disusun agar selaras dengan tema pokok RKPD 2027. Ia menekankan bahwa fokus pembangunan tetap mengarah pada pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi syariah sebagai salah satu penggerak utama.
Pada saat yang sama, persoalan infrastruktur masih menjadi tekanan besar bagi kota. Ismail Fahmi menyampaikan bahwa kebutuhan di bidang ekonomi, persampahan, IPAL, dan sanitasi komunal tetap perlu perhatian serius karena menyangkut layanan yang langsung dirasakan masyarakat.
Karena nilai kebutuhan mencapai sekitar Rp147 miliar, Pemkot Tegal memilih mendorong pembiayaan lewat Bantuan Keuangan dari Pemprov Jawa Tengah. Skema ini dinilai lebih realistis agar program bisa berjalan terukur dan tidak terlalu membebani kemampuan anggaran daerah.
Musrenbang jadi ruang penyelarasan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Agenda ini dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, unsur Forkopimda Jateng, serta bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, hadir bersama Kepala Bapperida Kota Tegal, M. Ismail Fahmi. Kehadiran itu memperlihatkan bahwa Tegal ikut aktif membawa kebutuhan daerahnya ke forum perencanaan tingkat provinsi.
Taj Yasin menilai Musrenbang sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, baik yang masuk melalui DPRD maupun yang disampaikan langsung ke Pemprov Jateng. Dari forum tersebut, suara daerah diharapkan bisa dipetakan menjadi arah pembangunan yang lebih pas sasaran.
Sinergi antardaerah ikut ditekankan
Dalam forum yang sama, Taj Yasin juga mendorong kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Ia menilai kerja bersama antardaerah penting untuk mendukung program prioritas nasional, memperkuat fiskal daerah, dan mendorong collaborative funding.
Dari sisi pemerintah pusat, Rachmat Pambudy menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan berjalan baik. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas perencanaan melalui perhatian pada pendidikan, kesehatan, inovasi, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta infrastruktur dan konektivitas ekonomi.
Dengan masuknya lima usulan itu ke proses penyusunan prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk 2027, Tegal menempatkan pasar, persampahan, sanitasi, jalan, dan perlindungan infrastruktur sebagai kebutuhan yang dianggap mendesak untuk mendukung aktivitas warga dan pergerakan ekonomi daerah.
