Pemerintah mempercepat revitalisasi satuan pendidikan pada 2026 dengan target 11.744 sekolah rampung pada Juli hingga Agustus agar fasilitasnya bisa dipakai pada tahun ajaran baru 2026/2027. Hingga pertengahan tahun, progres pelaksanaannya sudah hampir 70 persen.
Langkah itu menjadi bagian dari dorongan besar untuk menghadirkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua” yang sejalan dengan Astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Fokus kebijakan tidak berhenti pada bangunan sekolah, tetapi juga mencakup digitalisasi pembelajaran dan penguatan kesejahteraan serta kompetensi guru.
Revitalisasi sekolah menyerap tenaga kerja
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program revitalisasi tidak hanya menyentuh perbaikan fisik sekolah. Melalui skema swakelola, program ini juga disebut memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Abdul Mu’ti, skema tersebut diperkirakan menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja dengan durasi pekerjaan 3 hingga 8 bulan. Pemerintah menilai pendekatan ini membuat pembenahan pendidikan berjalan bersamaan dengan penguatan aktivitas ekonomi di daerah.
Untuk 2025, program revitalisasi satuan pendidikan telah terealisasi 100 persen. Cakupannya mencapai 16.167 sekolah di seluruh Indonesia dengan dukungan anggaran lebih dari Rp 16,9 triliun.
Digitalisasi pembelajaran terus diperluas
Di luar urusan infrastruktur, Kemendikdasmen juga mempercepat digitalisasi pembelajaran di sekolah. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 288.865 unit interactive flat panel atau IFP telah didistribusikan ke berbagai daerah.
Perangkat itu diarahkan agar proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan menarik. Pemerintah menilai dukungan teknologi ini penting supaya pembelajaran lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan murid.
Digitalisasi tersebut juga dipandang sebagai upaya menghadirkan ruang kelas yang lebih modern tanpa meninggalkan tujuan utama pendidikan. Dengan perangkat digital, aktivitas belajar diharapkan berlangsung lebih dinamis dan mampu mendorong motivasi siswa.
Tunjangan guru dipermudah, kompetensi ikut digenjot
Pada sisi kesejahteraan, pemerintah menyederhanakan penyaluran tunjangan profesi guru atau TPG. Untuk guru aparatur sipil negara, tunjangan kini ditransfer langsung ke rekening penerima.
Guru ASN tetap menerima tunjangan setara satu kali gaji pokok setiap bulan. Sementara itu, guru non-ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik menerima Rp 2 juta per bulan.
Abdul Mu’ti menyebut kebijakan ini dibuat untuk memangkas birokrasi agar manfaat program diterima lebih cepat. Pemerintah ingin penyaluran bantuan berjalan langsung tanpa proses yang berbelit.
Kemendikdasmen juga memperluas program peningkatan kompetensi guru lewat skema rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Program ini ditujukan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D-4 atau S-1.
Pada 2025, program tersebut menjangkau 12.500 guru. Pada 2026, kuotanya naik menjadi 150.000 guru, dengan bantuan pendidikan Rp 3 juta per orang per semester untuk membantu penyelesaian studi.
Program RPL itu kini sudah memasuki semester kedua. Melalui rangkaian kebijakan ini, pemerintah menempatkan revitalisasi sekolah dan penguatan guru sebagai dua prioritas yang berjalan beriringan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.